Erick Thohir Berharap saat Ganti Pemimpin, Kebijakan Tak Harus Selalu Diganti

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kebijakan tak harus berganti saat pemerintahan baru terpilih. Itu karena ada beberapa kebijakan yang justru sangat baik untuk dilanjutkan.

Dia pun mengajak semua pihak menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah dan sedang berjalan agar tidak merugikan masyarakat banyak. Menurutnya, perbaikan kondisi ekonomi nasional terus terjadi, bahkan di tengah pandemi Covid dan ancaman resesi global.

Penjualan Kendaraan Bermotor Naik di Oktober 2025, Industri Otomotif Mulai Pulih

"Jangan karena ganti pemerintah, ganti pemimpin, kebijakannya ganti lagi, padahal kalau kita lihat setiap presiden kita meninggalkan legacy yang bagus," kata Erick, dikutip Senin (23/1/2023).

Dia mengungkapkan sejumlah indikator perbaikan ekonomi nasional saat ini, di antaranya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan berada pada urutan kedua setelah India dengan proyeksi pertumbuhan 5 persen.

BUMN Maju, Hary Tanoe Sanjung Kepemimpinan Erick Thohir

Selain itu, realisasi investasi 2022 mencapai 100,6 persen atau setara Rp1.207,2 triliun dari target Rp1.200 triliun. Realisasi investasi saat ini didominasi di luar Pulau Jawa, yang mencapai 53 persen, sedangkan di Pulau Jawa 46,9 persen.

Kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional juga terus meningkat dalam 3 tahun terakhir mencapai Rp1.198 triliun. Dia optimistis meningkatnya kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tidak terlepas dari transformasi BUMN.

Realisasi Investasi 2022 Capai Rp1.200 Triliun, Erick Thohir Dorong Peningkatan Investor Lokal

Rasio utang BUMN dibanding modal juga terus menurun dari 38,6 persen pada 2020 menjadi 36,2 persen pada 2021. Raionya turun lagi menjadi 34 persen pada akhir kuartal III tahun lalu.

"Kalau di dunia usaha, biasanya utangnya itu 70 persen dan modal sendiri 30 persen. Ini kenapa bapak presiden mendorong penciptaan pengusaha baru melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat," tutur Erick.

Dia mengungkapkan, bank-bank BUMN yang berhimpun dalam Himbara untuk penyaluran KUR memberi kontribusi hingga 90 persen dengan menyalurkan Rp328,2 triliun kepada 7,2 juta nasabah hingga Desember 2022.

Sementara di pedesaan dilakukan penyaluran kredit PNM Mekaar dengan realisasi pencairan Rp61,4 triliun hingga Desember 2022, yang menjangkau 13,54 juta nasabah aktif dengan persentase kredit macet (NPL) hanya 0,16 persen.

"Realisasi ini tentu merupakan hal yang menggembirakan mengingat Indonesia tengah mengalami dampak pandemi," ucap Erick.

Editor: Jujuk Ernawati