Erick Thohir dan Basuki Hadimuljono Setujui Merger BUMN Karya, Kapan Diresmikan?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sepakat menggabungkan atau merger tujuh perusahaan infrastruktur pelat merah. Adapun, proses penggodokan sampai saat ini masih terus dilakukan.

Kabar kesepakatan kedua menteri ini dikonfirmasi Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari. Meski telah disepakati, proses peleburan masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan. 

Baca Juga

Kementerian PU Sebut Program Padat Karya Serap 138.314 Tenaga Kerja

Dia mencontohkan PT Hutama Karya (Persero) atau HK dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSKT. Nantinya, WSKT akan menjadi anak usaha HK. Namun, dalam proses konsolidasi pemegang saham harus memastikan keuangan kedua BUMN karya ini sehat. 

“Udah (disepakati) sama Pak Bas sama Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, karena harus dilihat pembukuannya yang sehat HK sama Waskita-nya,” ujar Rabin saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024). 

Baca Juga

5 BUMN Karya Usulkan PMN Triliunan Rupiah, Ini Rinciannya

Adapun, BUMN karya yang dilebur di antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.

Baca Juga

Pengamat Sebut Peleburan 7 BUMN Karya Logis secara Bisnis

“Peleburannya kalau gak salah itu, peleburannya sekarang lagi dilihat terutama untuk HK sama Waskita lagi proses, nanti dilihat kira-kira tuh ada timeline yang harus kita sepakati dulu bersama PUPR,” ucapnya.

Sebelumnya, Erick Thohir menyebut, merger tujuh perseroan negara di bidang infrastruktur sudah masuk dalam pembahasan di Kementerian PUPR.

“Sudah, saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya aja dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan beberapa waktu lalu. 

Editor: Aditya Pratama