Erick Thohir Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai APBN, Vaksin Hibah atau Program Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) bagi badan usaha maupun individu sesuai kebijakan vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah. Semua vaksin tersebut tidak didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berasal dari vaksin untuk program pemerintah atau sumbangan (hibah).

“Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, semua vaksin yang digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong - baik untuk badan usaha/lembaga yang saat ini sudah berjalan maupun untuk individu - tidak menggunakan vaksin yang berasal dari vaksin yang sudah dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah. Juga, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral, seperti hibah dari UAE dan yang melalui GAVI/COVAX,” kata Erick Thohir dalam keterangan persnya, usai Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Menteri Kesehatan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (12/7/2021).

Baca Juga

BI Catat Outstanding SRBI Turun Jadi Rp694 Triliun pada 20 Januari 2025

Vaksinasi Gotong Royong Individu merupakan perluasan dari program Vaksinasi Gotong Royong yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2021 yang disahkan per 5 Juli 2021 ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021, untuk memberikan opsi pilihan atau opsi yang lebih luas ke masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi.

Erick menegaskan, seluruh pendanaan Vaksinasi Gotong Royong baik untuk badan usaha maupun individu tidak pernah menggunakan APBN.

Baca Juga

Penjelasan KPCPEN soal Vaksinasi Covid-19 Gratis dan Berbayar

“Pengadaan vaksin yang digunakan di Vaksinasi Gotong Royong serta pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan oleh holding farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, biaya vaksinasi Gotong Royong Individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP,” ujarnya.

Erick pun menekankan pentingnya saling gotong royong dalam kondisi PPKM Darurat ini. Menurutnya, Vaksinasi Gotong Royong adalah opsi tambahan bagi masyarakat untuk mengakses vaksin.

Baca Juga

Stafsus Sri Mulyani Tanggapi Pro-Kontra Vaksinasi Covid-19 Berbayar

“Dalam kondisi PPKM darurat saat ini, terlebih dengan angka kematian yang terus meningkat hingga kumulatif sebanyak 66.464 jiwa per 11 Juli 2021, dengan fatality rate 2,63 persen, melebihi 2,16 persen di tingkat global, maka sejalan dengan penugasan kepada kami dan pelaksanaan Permenkes No 19 tahun 2021, Vaksinasi Gotong Royong untuk individu merupakan dukungan untuk percepatan vaksinasi guna mencapai herd immunity, dan menyelamatkan jiwa. Masyarakat pun kini memiliki opsi tambahan untuk mengakses vaksinasi. Ini salah satu bentuk gotong royong yang bisa dilakukan masyarakat di momen penuh tantangan ini,” tuturnya.

Sementara itu, dia menuturkan, hasil rapat koordinasi sore ini salah satunya menyepakati hal baru terkait penerima Vaksinasi Gotong Royong untuk Individu.

Baca Juga

Vaksinasi Mandiri Ditunda, Kimia Farma Butuh Waktu untuk Sosialisasi

“Semua penerima Vaksinasi Gotong Royong Individu harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempatnya bekerja. Tentu data yang akan digunakan adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk Vaksinasi Gotong Royong melalui Kadin, dan divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini akan dirinci lebih lanjut dalam sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu,” ucapnya.

Editor: Jujuk Ernawati