Erick Thohir Prediksi Krakatau Steel Bangkrut Bulan Ini, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, akan bangkrut pada Desember 2021. Perkiraan itu bila proses negosiasi dan restrukturisasi utang emiten menemui jalan buntu alias gagal.

Pernyataan Erick disampaikan kepada Komisi VI DPR RI, saat rapat kerja. Dia mencatat, ada tiga tahap restrukturisasi yang ditempuh pihaknya untuk menyehatkan kinerja keuangan emiten dengan kode saham KRAS itu, namun kekhawatiran pemegang saham nantinya upaya negosiasi itu berakhir gagal.

Wamenkeu Tegaskan Utang KCIC Idealnya Jadi Tanggung Jawab Danantara

"Ada restrukturisasi yang harus dijalankan Krakatau Steel, satu negosiasi ulang dengan Posco ini juga enggak mudah. Tapi memang salah satunya yang sekarang ini krusial, kalau ketiga gagal, kedua gagal, dan pertama gagal maka Desember ini bisa default (bangkrut)" ujar Erick, dikutip Senin (6/12/2021).

Dia mencatat, ada tiga langkah restrukturisasi yang ditempu pemegang saham untuk menyelesaikan perkara Krakatau Stell. Salah satunya mencari investor baru dalam proyek blast furnace atau peleburan tanur tinggi.

Proyek tersebut sejak 2011 disebut sebagai proyek yang serba salah. Padalnya, akan merugikan perusahaan senilai Rp1,3 triliun setiap tahunnya. Sedangkan jika dihentikan, maka perseroan akan kehilangan uang sekitar Rp10 triliun.

Proyek blast furnace rencananya akan diserahkan kepada investor China sebagai upaya memperoleh investasi baru. Malangnya, kata Erick, upaya itu gagal lantaran harga baja dunia mengalami kenaikan signifikan.

"Kemarin sempat ada diskusi dengan partner China. Mereka ingin ambil alih blast furnace ini, tetapi dibetulin total dan mereka tambah duit dengan hitung-hitungan yang baik cuma enggak jadi karena baja lagi naik harganya. Jadi, untuk membangun pabriknya mereka butuh dua kali lipat, jadi mereka mundur," kata Erick Thohir.

Dia mengungkapkan, Kementerian BUMN memang memberi lampu hijau kepada Krakatau Steel untuk melanjutkan proyek peleburan tanur tinggi sebelumnya. Padahal, emiten pelat merah sendiri sudah menghentikan operasional blast furnace sejak 5 Desember 2019 lalu.

Alasan penghentian karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dengan harga pasar yang kompetitif. Sementara, biaya operasionalnya tercatat tinggi.

Sejak proyek tersebut dimulai pada 2011 lalu, perusahaan sudah mengeluarkan anggaran sekitar 714 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp10 triliun. Angka ini mengalami pembengkakan Rp3 triliun dari rencana semula yang hanya Rp7 triliun.

Pada Juli 2019 lalu, mantan Komisaris Independen Krakatau Steel Roy Maningkas mencatat permasalahan tersebut sudah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN untuk di ambil jalan keluarnya.

Upaya lain adalah negosiasi ulang dengan produsen baja asal Korea Selatan, Pohang Steel and Iron Company (Posco) ihwal kerja sama dengan KRAS. Sebelumnya, Posco berencana berinvestasi senilai 3,7 miliar dolar AS.

Investasi tersebut dibagi menjadi dua tahap, yakni USD 700 juta untuk memproduksi turunan hot rolled coil (HRC). Sisanya, senilai 3 miliar dolar AS digunakan untuk menambah fasilitas produksi baja di industri hulu.

"Salah satunya negosiasi ulang, karena kan selama ini Krakatau Steel kerja sama dengan Posco, jadi Posco mayoritas kita minoritas. Kita coba untuk 50-50, belum ada jawaban dari Posco, belum ada jawaban masih tahap negosiasi," kata dia.

Kementerian BUMN juga tengah mendorong agar investasi dari Indonesia Investment Authority alias INA atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ke KRAS.

Editor: Jeanny Aipassa