Erick Thohir Sebut Holding BUMN Pertahanan Fokus pada Penguatan Teknologi

JAKARTA, iNews.id - Holding BUMN Pertahanan atau Defence Industry Indonesia (Defend ID) bakal diresmikan pada akhir Januari 2022. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, holding ini akan fokus pada penguatan teknologi (software) untuk industri pertahanan nasional.

Erick mengatakan, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan pun telah merumuskan peta jalan atau roadmap Defend ID hingga 10-20 tahun ke kedepan. Peta jalan ini memuat langkah-langkah strategi perihal penguasaan teknologi yang mengedepankan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Baca Juga

Menaker Sebut Transisi Energi Hijau Butuh 1,5 Juta Tenaga Kerja dengan Keterampilan Khusus

"Untuk Defend ID sekarang kita tidak terjebak pada hadrware lagi, karena kenapa? industri pertahanan ke depan adalah daripada software-nya. Karena itu, kita kemarin, kita duduk dengan Menteri Pertahanan untuk membuat roadmap jangka panjang 10 sampai 20 tahun ke depan agar ada keberpihakan dari TKDN," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (25/1/2022). 

Terkait penyerapan TKDN, Erick optimistis Defend ID mampu menyerap komponen atau barang dan jasa dalam negeri hingga 40 persen persen. Presentasi itu sejak holding diresmikan hingga 2025 mendatang. 

Baca Juga

Erick Thohir Dorong Pengembangan Wisata Air di Lahan Pelindo yang Terbengkalai 

"Supaya kita jangan dalam arti membeli produk-produk yang ada tentu di defend, kita juga tentu TKDN-nya juga dilakukan. Ini kita sinkronisasi, kita bersepakat untuk industri pertahanan ini 40 persen TKDN nanti sampai tahun 2025 kalau tidak salah," kata dia. 

Erick juga memastikan Holding Industri Pertahanan akan memperbaiki sistem pemeliharaan (maintenance) hingga perangkat lunak di Indonesia. 

Baca Juga

Ini Alasan Dibalik 1.400 Karyawan KB Bukopin Resign Massal

"Kalau Kita bicara industri defend maintenance, software nya itu dikunci, itu yang akhirnya kita kembali lagi pada penjual. Nah, ini yang kita coba perbaiki bagaimana di industri Defend ID ini bisa menjadi sinkronisasi agar ada solusi seperti yang kita lakukan di Kementerian lain," ucapnya.