Erick Thohir Sebut Manajemen dan Pelayanan Transportasi di Jakarta Harus Terintegrasi Total

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, transportasi publik milik perusahaan pelat merah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diintegrasikan secara total. Meski langkah tersebut telah dilakukan, namun manajemen dan sistem pelayanannya belum terintegrasi atau masih terpisah-pisah. 

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan payung hukum baru untuk menyatukan aset kedua entitas tersebut. 

Baca Juga

Wamenkeu: Dana Transfer Dipangkas Tak Kurangi Manfaat ke Masyarakat Daerah

"Kita kan mencontoh di banyak negara lain seperti di Inggris, Singapura ketika transportasi publik ini bersinergi total sehingga mudahkan akses penumpang. Hari ini sudah terjadi, tapi belum maksimal, ini harus kita dorong, karena belum ada payung bersama antara pusat dan daerah," ujar Erick saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022).

Erick menilai, payung hukum dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem dan manajemen transportasi milik BUMN dan DKI dan harus digodok segera mungkin. Saat ini, proses pembicaraan sudah dilakukan kedua pihak. Langkah tersebut sekaligus mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat sistem transportasi di dalam negeri. 

Baca Juga

Didatangi Pj Gubernur DKI Jakarta, Erick Thohir Akan Tingkatkan Kerja Sama BUMN dan Pemprov DKI

Selain menyusun aturannya, Kementerian BUMN tengah melakukan studi percontohan atau benchmarking terhadap sistem transportasi negara lain. 

"Tapi ini harus jadi satu payung hukum, nggak bisa seperti hari ini masih terpisah-pisah. Ini kita lihat seperti di negara-negara lain, kalau negara lain bisa, masa kita nggak bisa. Ini proses yang akan kita lihat, kita benchmarking juga, kalau mau jadi negara maju jangan bikin policy yang side back," ucap Erick. 

Dalam proses integrasi tersebut, Erick pun memberikan lampu hijau kemungkinan akan dibentuk badan usaha baru yang didalamnya terdapat pihak BUMN dan Pemda DKI Jakarta. 

"Ya kira kira begitu (badan usaha baru), ini tentu proses yang akan kita lihat nantinya dan kita akan benchmarking juga. Tadi kalau mau jadi negara maju," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama