Erick Thohir Sebut Masalah Impor Beras Harus Diperbaiki dengan Satu Data Nasional

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, impor beras salah, sehingga harus diperbaiki. Menurutnya, hal itu terjadi karena masalah kebijakan dan data yang tidak sesuai. 

"Itu yang salah (impor beras). Itu yang harus kita ubah. Bukan (kualitas), tapi karena kebijakan. Antara impor dan produksi tidak pernah dijadikan satu titik," kata Erick dalam wawancara di salah satu media sosial dengan Deddy Corbuzier di Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Baca Juga

Paviliun Indonesia di COP30 Brasil Dibuka, Menteri KLH: RI Siap Jadi Jembatan Hijau Dunia

Lebih lanjut Erick mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, data di Indonesia tidak pernah menjadi satu. Karena itu, program satu data nasional harus segera diwujudkan.

"Kalau enggak (diwujudkan), semuanya akan menjadi tidak jelas atau grey area," ujarnya.

Baca Juga

Soroti Rendahnya Akurasi Data, Jokowi Singgung Bansos Tidak Tepat Sasaran

Erick pun mencontohkan soal pupuk, di mana sekitar 53 persen atau 57 persen pupuk sudah nonsubsidi. Sisanya, sekitar 43 persen atau 47 persen pupuk yang masih disubsidi.

Namun subsidi yang diberikan pemerintah untuk pupuk meningkat dari Rp19 triliun menjadi Rp33 triliun. Padahal secara teori, kata dia, kalau pasarnya berkurang, maka nilai subsidi seharusnya semakin kecil.

Baca Juga

Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras Sampai Akhir Tahun, Ini Syaratnya

"Makanya dengan digitalisasi, dengan satu data nasional, ini kesempatan bagi Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Dan waktunya tidak panjang, kalau dalam 3-5 tahun ke depan kita tidak mengubah hal tersebut, habis kita," ungkapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Aturan data ini bertujuan supaya pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.

Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.

Editor: Jujuk Ernawati