Erick Thohir soal Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina: Tour of Duty, Bisa Saja Terjadi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak menampik akan terjadi perombakan di jajaran pengurus PT Pertamina (Persero). Hal ini menyusul isu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina.

Menurutnya, perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu bisa terjadi, bila adanya tour of duty. Hanya saja, dia belum dapat mengkonfirmasi bila sudah ada keputusan soal pergantian tersebut.

Soal Peluang PPh Final UMKM Jadi Permanen, Ini Penjelasan Menteri Maman

"Saya rasa tour of duty, bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan," ujar Erick kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Ahok belakangan ini santer dikabarkan menggantikan Nicke Widyawati yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina. Sementara, Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sama.

Blak-blakan Ahok soal Untung Tipis Pertamina dari Penjualan BBM di SPBU

Erick menegaskan, hingga saat ini belum ada perombakan Direksi dan Komisaris, terutama pengangkatan nama baru Direktur Utama dan Komisaris Pertamina.

"Sampai hari ini belum," katanya.

Temui Erick Thohir, Ahok Bahas Rencana Investasi Pertamina di Afrika

Di luar kabar pergantian tersebut, Erick mengatakan, dirinya masih fokus pada pengembangan bisnis geothermal atau panas bumi yang dikembangkan Pertamina dan PT PLN (Persero).

Pemanfaatan sektor geothermal dalam negeri perlu dilakukan secara maksimal. Dia menilai pemanfaatan panas bumi saat ini belum dilakukan secara maksimal. Padahal upaya ini sekaligus mendorong realisasi energi baru terbarukan di Indonesia.

Erick mencatat, potensi panas bumi bisa menyediakan listrik hingga mencapai 24 Gigawatt (GW), sementara saat ini baru di angka 2 GW saja.

"Saya melihat juga hal-hal yang memang harus disinkronkan dengan lainnya antara klaster, sama, saya tekankan Pertamina sama PLN, itu masalah geothermal aja kan belum tuntas, padahal kita ingin punya 2,4 Gigawatt," ucap Erick.

"Kalau geothermal ini menjadi kesepakatan bersama kan itu bisa Kemenkeu punya saham, lalu PLN punya saham, tapi kan intinya kita punya 2,4 GW yang dimana ini kan base load itu yang kita dorong," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama