Genjot Infrastruktur, Utang BUMN Bengkak Jadi Rp1.682 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mencatat utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membengkak. Per September 2020, posisi utang perusahaan negara mencapai Rp1.682 triliun.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodojo mengatakan, BUMN ditugaskan membangun banyak infrastruktur. Perintah tersebut tetap dilaksanakan di tengah kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga

iNews Media Group Campus Connect Resmi Dibuka di Unsoed

"Memang kami sangat diharapkan membangun infrastruktur dasar seperti tol, bandara, pelabuhan membuat secara posisi utang BUMN meningkat mencapai Rp1.682 triliun di bulan sembilan 2020," kata Kartika dalam BRI Group Economic Forum 2021, Kamis (28/1/2021).

Tren kenaikan utang, kata dia, terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian BUMN, utang perusahaan pelat merah tercatat Rp942,9 triliun. Kemudian, utang kembali naik pada 2018 menjadi Rp1.251,7 triliun.

Pada 2019, utang meningkat lagi menjadi Rp1.393 triliun. Pada tahun lalu, peningkatan signifikan terjadi karena BUMN kekurangan dana membangun.

"Covid-19 memang secara signifikan memengaruhi seluruh perusahaan tak kecuali BUMN," kata mantan direktur utama Bank Mandiri itu.

Di sisi lain, kata Kartika, pendapatan BUMN tertekan di tengah pandemi. PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) contohnya, menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan.

"Kalau kita lihat growth revenue (pertumbuhan pendapatan) di mana yang paling berdampak sektor energi, di mana konsumsi BBM dan listrik selama sembilan bulan lalu karena Covid-19 ini membuat demand dan pembelian energi menurun drastis," katanya.

Tak hanya itu, BUMN sektor lain juga terdampak seperti BUMN karya dan pariwisata. "Sektor tourism pendukung, termasuk airport, Garuda, hotel, ITDC yang terdampak signifikan pandemi Covid-19," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah