GIMNI: Produsen Takut Ikut Program Migor Curah Bersubsidi setelah Ada Persoalan Hukum

JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan, pengusaha menjadi takut untuk melanjutkan program penyaluran mingak goreng subsidi setelah ditetapkannya tersangka minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Beberapa industri minyak goreng yang menjadi anggota GIMNI menelepon dan menyampaikan ketakutannya. Bahkan, mereka menyatakan ingin mundur.

Baca Juga

Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih Dua Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025

"Produsen takut untuk mengikuti program migor curah bersubsidi setelah adanya persoalan hukum ini," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/4/2022).

Dari kaca mata Sahat, sempat ada keresahan dari anggota GIMNI, pasca penetapan 4 tersangka oleh Kejaksaan Agung berkaitan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Baca Juga

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka dari Perusahaan Minyak Sawit, GIMNI Kecewa

Kendati demikian, Sahat tetap mendukung program pemerintah dengan meminta 36 anggota GIMNI supaya terus memproduksi minyak goreng. Karena data mereka sudah tercatat di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) Kementerian Perindustrian.

"Mereka saya minta tidak perlu takut, asalkan berjalan sesuai regulasi dan aturan pemerintah. Dan kalau tak ikut, nanti kita bisa dicap menjalankan boikot terhadap program migor curah bersubsidi ini," ujarnya.

Baca Juga

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tersangka Minyak Goreng Langka, Begini Modusnya

Sehubungan dengan kasus yang sedang terjadi, GIMNI tetap menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum yang menimpa anggotanya kepada Kejaksaan Agung sesuai aturan hukum yang berlaku.

"GIMNI akan kooperatif dan memberikan perhatian penuh atas kasus ini," ucap Sahat.

Sementara itu, dia juga mengimbau kepada anggotanya agar tetap fokus menjalankan tanggung jawab untuk memenuhi target penugasan pemerintah. Apalagi sebentar lagi memasuki Lebaran, sehingga diharapkan tidak ada masalah dalam proses pengerjaan yang dilakukan industri minyak goreng. 

Editor: Jujuk Ernawati