Gugat Gubernur Anies, Apindo Serukan Pengusaha di DKI Tak Jalankan UMP 5,1 Persen

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menyatakan akan menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pekan ini. Terkait dengan proses gugatan terhadap Gubernur Anies, Apindo menyerukanpengusaha Ibu Kota untuk tidak melakukan pembayaran UMP sebesar 5,1 persen sesuai perubahan yang dilakukan Gubernur Anies.

Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan gugatan dilayangkan kepada Gubernur Anies karena tak kunjung menanggapi keberatan Apindo terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022.

Inalum Proyeksikan Konsumsi Almunium Bakal Melonjak 600 Persen, Ini Pemicunya

Menurut dia, Apindo DKI Jakarta telah menyiapkan berkas-berkas untuk diserahkan pihak terkait. Ia menargetkan berkas tersebut rampung dalam minggu ini.

"Kami mengajukan gugatan ke PTUN yang gugatannya ke Pak Gubernur atas kebijakan UMP itu. Mudah-mudahan berkas bisa cepat selesai minggu ini, kita tinggal merapikan saja," kata Nurjaman, saat dihubungi MNC Portal Indonesia kemarin, Senin (3/1/2021).

Dia menjelaskan, UMP yang ditetapkan Gubernur Anies tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku khususnya PP-36, sehingga ketika keberatan dari Apindo tidak ditanggapi, maka langkah hukum akhirnya ditempuh.

"Penetapan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2022 bagi karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun adalah mengikuti Keputusan Gubernur 1395, tertanggal 19 November 2021, yang sudah sesuai dg peraturan perundangan yang berlaku khususnya PP-36, yaitu sebesar Rp.4.453.935," bunyi surat edaran Apindo, yang dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (4/1/2022).

Terkait dengan proses hukum tersebut, Apindo DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran pada hari ini, Selasa (4/1/2022), yang isinya menghimbau pengusaha Ibu Kota untuk tidak melakukan pembayaran UMP 2022 atas dasar Kepgub No. 1517. Melalui surat edaran tersebut, Apindo DKI Jakarta meminta pengusaha di Ibu Kota untuk bekerja sama mengikuti himbauan yang telah ditetapkan.

"Bersama ini kami mohon para pengusaha mengikuti himbauan ini, agar langkah kebijakan pengusaha sejalan dengan upaya hukum yang sedang diperjuangkan DPP Apindo DKI Jakarta," tutup edaran Apindo.

Untuk diketahui, gugatan yang diajukan oleh pihak pengusaha di antaranya membatalkan Kepgub Nomor 1517 dan menghidupkan kembali Kepgub yang lama. Gugatan itu diajukan karena menurut pengusaha aturan yang dilayangkan Anies yakni (Kepgub) yakni Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022, telah melanggar aturan. Adapun gugatan lainnya karena Apindo menilai Anies telah melanggar aturan dari pemerintah pusat.

Editor: Jeanny Aipassa