JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan merespons persoalan tingginya harga gula dan berbagai komoditas pangan yang melonjak beberapa bulan terakhir ini. Yerry mengaku memahami keadaan sulit tersebut.
"Kami Partai Perindo sangat memahami jeritan emak-emak dan rakyat kecil karena tingginya harga berbagai komoditas pangan yang terus melambung dan tidak pernah turun jika dibanding harga pada tahun lalu," ujar Yerry kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).
Jabar Rumuskan Strategi Capai Ekonomi 8 Persen dan PDRB Naik Jadi Rp4.000 Triliun
Sebagai partai yang peduli pada kepentingan rakyat, kata Yerry, Partai Perindo meminta pemerintah untuk fokus pada pengendalian harga komoditas pangan dan memberikan subsidi kepada rakyat kurang mampu.
"Kami minta pemerintah memberikan subsidi berupa bahan pangan dan bantuan langsung tunai kepada rakyat kurang mampu. Karena hampir semua bahan pangan itu naik harganya. Beras, cabai, bawang dan berbagai produk pertanian belum turun harganya, ini ditambah lagi kenaikan harga gula. Rakyat kecil makin menderita," ucap Yerry yang juga Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini.
Harga Beras dan Cabai Masih Mahal, Partai Perindo Minta Pemerintah Fokus Kendalikan Gejolak Komoditas Pangan
Menurut pantauan di beberapa pasar tradisional, kenaikan harga juga terjadi di komoditas gula pasir yang dijual bervariasi antara Rp16.800 sampai Rp17.000 per kilogram.
Harga Sembako di Makasar Semakin Mahal, Rakyat Kecil Menjerit
Merujuk pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga gula pasir lokal per Rabu (8/11) naik Rp150 menjadi Rp16.350 per kilogram. Kemudian, gula pasir kualitas premium juga kompak naik menjadi Rp16.850 per kilogram.
"Pernyataan dari pihak Kementerian Perdagangan naiknya harga gula pasir dalam negeri akibat harga internasional juga naik. Rakyat pasti tidak tertarik mendengar kenapa harga gula pasir naik. Mereka ingin tahu bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah," tutur dia.
Untuk itu, Yerry meminta pemerintah untuk mengurangi alokasi dana APBN untuk infrastruktur dan menambahkan anggaran untuk subsidi pangan.
"Untuk kondisi sekarang dengan kenaikan bahan pangan yang tak terkendali, rakyat lebih butuh bantuan pangan dan subsidi keuangan daripada pembangunan infrastruktur," katanya.
Editor: Puti Aini Yasmin
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku