Hipmi Sambut Penghapusan Monopoli Proyek Pemerintah, Angin Segar bagi UMKM

JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung langkah Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah. Ini menjadi angin segar bagi pengusaha muda yang kebanyakan UMKM untuk lebih berkembang.

"Kami berterima kasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir atas keputusannya yang membuka peluang bagi swasta dan UMKM untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar Rp14 miliar. Saya yakin anggota HIPMI lebih semangat lagi untuk maju," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming, Senin (25/5/2020).

Baca Juga

Airlangga Sebut Insentif Pajak Lintas Sektor Berlanjut hingga 2026

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir  bakal menggandeng swasta skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar hingga Rp14 miliar. Setidaknya ada sebanyak 30 perusahaan pelat merah yang nantinya akan dikerjasamakan dengan UMKM dalam berbagai proyek-proyek dengan nilai tersebut.

Erick juga menjamin lelang proyek untuk korporasi dan UMKM dilakukan  transparan, untuk menghindari proyek BUMN hanya berputar di lingkungan BUMN dan tidak ingin ada anak, cucu, atau cicit usaha BUMN ikut dalam  tender yang telah diprioritaskan untuk UMKM.

Baca Juga

Jepang Siapkan Stimulus Rp13.666 Triliun Bantu Perusahaan Bangkrut akibat Covid-19

Menurut Mardani, saatnya pengusaha muda yang umumnya memiliki bidang usaha kategori  UMKM diberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan bisnis.

Salah satu pintu masuknya yaitu dapat menggarap proyek pembangunan dalam negeri yang banyak tersedia dari pemerintah. "Kesempatan emas bersinergi dengan pemerintah harus benar-benar bisa dimanfaatkan kawan-kawan pelaku UMKM. Tunjukkan jika kita memiliki potensi asal diberi ruang terlibat," kata Mardani, yang juga CEO PT Batulicin Enam Sembilan Group dan PT Maming Enam Sembilan itu.

Editor: Dani M Dahwilani