Indofarma Pastikan Pengadaan 50 Juta Dosis Vaksin Covovax Dikawal KPK

JAKARTA, iNews.id - PT Indofarma Tbk memastikan pengugasan perseroan untuk pengadaan 50 juta dosis vaksin Covovax berada dalam pengawalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan melalui surat Nomor SR.03.03/Menkes/872/2021 tanggal 15 Juli 2021 memberikan persetujuan kepada PT Bio Farma (Persero) menugaskan atau menunjuk Indofarma untuk melakukan importasi vaksin Covid-19.

Menaker Yassierli Sebut Kesepakatan Kerja Bisa Dongkrak Kesejahteraan dan Daya Saing

Adapun penunjukan Indofarma dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Nantinya, Indofarma dapat melakukan omporasi vaksin Covid-19 dengan jenis dan jumlah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12790/2020.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, majajemen Indofarma telah melakukan kerja sama dengan penyedia vaksin Covovax (Novavax, Inc) yaitu Serum Institute of India Pvt Ltd (SIIPL), India sebanyak 50 juta dosis pada tahun 2021.

"Novavax, Inc dan SIIPL telah melaksanakan kerja sama lisensi untuk pengembangan dan komersialisasi NVX‑CoV2373, kandidat vaksin COVID-19 Novavax, Inc, untuk Low Middle Income Countries (LMIC) dan India," tulis keterangan manajemen INAF dikutip, Sabtu (4/9/2021).

Menurut manajemen Indofarma, penugasan perseroan telaj didiskusikan dengan KPK. Tim Direktorat Monitoring KPK telah melaksanakan diskusi mendalam terkait penugasan Perseroan untuk pengadaan vaksin Covovax (Novavax, Inc) pada tanggal 24 Agustus 2021.

Keterlibatan KPK berdasarkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK berperan sebagai upaya prevensi apabila terdapat potensi korupsi atau fraud dalam proses pengadaan vaksin Covovax (Novavax, Inc) yang dilakukan oleh Perseroan. Selain itu, KPK akan memberikan rekomendasi sebagai bagian antisipasi agar tindak korupsi tidak terjadi.

Indofarma juga telah melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan mendapatkan Sertifikat SMAP ISO 37000:2016 pada tanggal 12 Oktober 2020 yang berlaku sampai dengan 11 Oktober 2023.

Pencapaian tersebut diharapkan dapat mendorong semangat seluruh insan di Perseroan untuk meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance dan menegakkan budaya anti korupsi, anti suap, dan anti fraud dalam rangka mewujudkan budaya korporasi yang bersih, sehat, jujur, dan adil. Perseroan terus melaksanakan program pemeliharaan kepedulian anti penyuapan SMAP ISO:37001.

Editor: Jeanny Aipassa