Indonesia Sulit Penuhi Target Energi Bersih, Penyebabnya Regulasi hingga Harga

JAKARTA, iNews.id - Indonesia memiliki tantangan berat untuk mewujudkan target energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Penyebabnya dinilai masih seputar regulasi hingga harga yang belum ekonomis.

Abadi Poernomo, President of Indonesian Geothermal Association (Inaga) menyebut, pemerintah bersama DPR perlu membentuk regulasi yang lebih kuat sebagai dorongan untuk memenuhi target EBT.

Purbaya Ungkap Ada K/L Balikin Anggaran Rp3,5 Triliun: Mereka Nyerah Belanja

"Saya berharap supaya UU EBT bisa segera menjadi prioritas. Lihat sekarang, bagaimana tidak sustain-nya regulasi kita, sudah berapa peraturan menteri (permen) yang terbit setiap tahun untuk pembangkit listrik EBT, ini kalau investor mau masuk jadi bingung, mana yang mau diikuti," katanya saat diskusi virtual, Rabu (3/6/2020).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2015-2019 itu menilai, pandemi Covid-19 membuat upaya memenuhi target tersebut semakin sulit. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tengah tertekan dan upaya untuk menggenjot EBT makin berat.

Staf Ahli Menteri ESDM, Sampe L Purba mengatakan, target penggunaan EBT hingga 23 persen dari total energi membutuhkan kerja sama dari banyak pihak. Pandemi Covid-19 semakin mempersulit upaya mencapai target itu.

Pasalnya, harga energi dari EBT tidak murah, sehingga banyak konsumen yang berpikir ulang untuk menggunakannya.

"Tidak mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan target bauran EBT dengan harga murah (affordable), handal (reliable), dan berkelanjutan (sustainable)," ujarnya.

Menurut Sampe, banyak hal yang harus dilakukan agar mendapatkan harga EBT lebih terjangkau. Beberapa faktor seperti belanja modal dan belanja operasional, perlu dikaji.

Selain soal harga, dia juga menyoroti ketersediaan sumber EBT karena hal ini sangat memengaruhi aspek keberlanjutan dan keandalan energi. Ekosistem EBT seperti feedstock, output, offtaker, hingga konsumen perlu dibentuk.

"Jadi jelas, ini juga persoalan teknologi, tidak semata-mata soal harga. Misalkan kita ingin memakai biomass atau waste, ada tidak sumbernya? siapa yang bisa mengerjakan? berapa lama? lalu output-nya, seberapa jauh dia akan mengurangi CO² reduction? dan yang terpenting siapa yang akan membeli?," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah