Ini Empat Kesepakatan Revitalisasi Kawasan Borobudur

YOGYAKARTA, Inews.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengatakan pemerintah bersama Badan Otorita Borobudur (BOB) telah mencapai empat kesepakatan revitalisasi Kawasan Borobudur.

Keempat kesepakatan itu, dicapai dalam rapat koordinasi antara sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan BOB, yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (20/2/2021).

Jelang Libur Nataru, Penumpang Penerbangan Domestik di Bandara Soetta Melonjak 2 Persen

Sandiaga mengungkapkan, kesepakatan pertama adalah dalam beberapa bulan ke depan, akses jalan dan infrastruktur menuju lahan Badan Otorita Borobudur bisa mulai dikerjakan dengan payung hukumnya yaitu Keputusan Presiden.

Kedua, tentang status lahan yang sedang diupayakan menjadi Hal Pengelolaan Lahan atau HPL. Pemerintah akan mengurus lahan Kawasan Borobudur dari areal penggunaan lain (APL) menjadi HPL.

"Nah ini yang akan kita lakukan, targetnya bulan Juli ini untuk yang Poligon 2, dan Desember untuk yang Poligon 1," kata Sandiaga.

Ketiga, mengenai kerjasama jangka panjang antara Kemenparekraf dengan Perum Perhutani. Kerjasama yang tercatat dalam bingkai MOU dengan Kementerian BUMN itu, akan didorong kepada Dewan Pengarah.

"Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan agar kerjasama tersebut bisa ditandatangani dan segera direalisasikan," ungkap Sandiaga.

Keempat, pembentukan Badan Layanan Umum (BLU),yang saat ini sudah masuk ke dalam tahapan pembahasan, sehingga diharapkan dapat segera selesai.

"Ini berkaitan dengan lahan yang ada di lahan otorita kita, sedangkan tentang fungsi koordinatif dari Badan Otorita Borobudur tadi kita sudah bicara dalam konsep Joglo Semar," papar Sandiaga.

Terkait dengan empat kesepakatan itu, Sandiaga menargetkan revitalisasi Kawasan Borobudur terealisasi tahun ini. Kawasan Borobudur yang termasuk dalam lima destinasi super prioritas itu akan dibangun menjadi kawasan terintegrasi dengan desa wisata, sentra ekonomi kreatif serta sejumlah destinasi wisata di Jawa Tengah.

Dia menjelaskan, dalam rapat koordinasi juga dibahas konsep pembentukan BLU Zona 1 dan Zona 2 antara Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dengan Kemendikbud.

Lewat penyelesaian pembahasan tersebut, Menparekraf berharap desain serta kelengkapan administrasi dapat diselesaikan, sehingga tahun depan bisa langsung dibangun.

Sandiaga mengungkapkan, pemerintah menggelar rapat koordinasi secara all out dengan BOB karena mempertimbangkan Kawasan Borobudur sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas.

Menurut dia, Borobudur mampu untuk membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar, baik dari Homestay-nya, produk-produk ekonomi kreatif, juga keterampilan-keterampilan yang baru.

"Dengan demikian, mereka tidak hanya bisa berjualan produk secara online, membuat konten (video), tetapi juga menceritakan dalam konsep storynomics," ujar Sandiaga.

Uno menyampaikan rapat koordinasi dilakukan dengan Badan Otorita Borobudur (BOB) dan Dewan Pengarah serta sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan.

Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil. Selain itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke X dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin.

Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Indah Juanita, mengaku bersyukur atas sejumlah keputusan yang telah dilahirkan dalam rapat koordinasi tersebut. Lewat kebijakan yang telah disepakati, dirinya meyakini pembangunan kawasan Borobudur akan segera terealisasi.

"Tadi Alhamdulillah sudah diputuskan oleh Pak Menteri PUPR bahwa aksesibilitas akan segera dibangun dengan payung hukum Kepres, dan ini merupakan satu perjuangan luar biasa dari kita semua untuk bisa mewujudkan jalur-jalan tersebut," kata Indah.

Editor: Jeanny Aipassa