Ini Komentar Satgas Waspada Investasi Soal Kasus 212 Mart

JAKARTA, iNews.id - Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing, turut berkomentar soal kasus investasi bodong 212 Mart di Kalimantan Timur yang berkedok koperasi. 

Menurut dia, pada dasarnya koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, Koperasi harus dikelola oleh orang yang profesional. 

Baca Juga

LNSW Sebut Pertukaran Data Antar Negara ASEAN Bisa Cegah Impor Barang Ilegal

Tak hanya itu, koperasi pun diperkenankan untuk mencari pemodal, termasuk menghimpun dana dari anggota, yang diperuntukan sebagai modal penyertaan yang dapat memperkuat permodalan koperasi atau membiayai proyek tertentu.

"Namun koperasi harus bertanggungjawab terhadap pengembalian modal penyertaan tersebut," ujar Tongam saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta (5/5/2021).

Tongam memaparkan, Satgas Waspada Investasi telah berulangkali memperingatkan masyarakat agar jangan mudah tergiur dengan tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan yang besar atau iming-iming lainnya yang sebenarnya tak masuk akal. 

Khusus untuk koperasi, lanjutnya, para anggota yang ingin melakukan penyertaan modal, harus tetap memperhatikan kredibilitas koperasi tersebut, terutama pengalaman dalam mengelola investasi. 

"Masyarakat diminta tetap berhati-hati apabila ingin melakukan penyertaan modal, agar melihat lebih dulu kredibilitas koperasi," ujar Tongam.

Seperti diberitakan, 13 warga melaporkan pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart, di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), ke Polresta Samarinda. 

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Lentera Borneo yang mendampingi 13 warga tersebut, mengatakan mereka mengaku menjadi korban atas kasus penipuan dan penggelapan dana investasi koperasi 212 Mart. Dalam kasus ini, diduga kerugian korban mencapai Rp 2 miliar.

Perencana Keuangan Eko Endarto juga mengingatkan yang paling penting adalah perjanjian atau kesepakatan yang ditentukan saat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal.

"Jadi hak dan kewajiban kedua belah pihak harus jelas. Harus paham risikonya dengan terukur. Kedua pihak tahu seberapa besar hasil yang mereka dapatkan," ujar Eko dihubungi terpisah.

Editor: Jeanny Aipassa