Intip Rencana Besar Erick Thohir Merger Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkap rencana besar menggabungkan (merger) tiga maskapai penerbangan pelat merah, yaitu Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, dan Pelita Air Service. 

Opsi merger ketiga BUMN dalam klaster penerbangan ini merupakan upaya efisiensi Kementerian BUMN. Di mana, aksi serupa sudah dilakukan sebelumnya di sektor pelabuhan dan logistik dengan menggabungkan empat perusahaan Pelindo. 

Baca Juga

Pemerintah Kenakan Bea Masuk Pengamanan pada Impor Kain Tenunan dari Kapas

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, akan melanjutkan ke BUMN pada klaster lain, maskapai penerbangan. Saat ini, terdapat tiga BUMN yang bergerak dibidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," ujar Erick Thohir, melalui keterangan pers, Selasa (22/8/2023). 

Menurut dia, Garuda Indonesia telah diselamatkan, setelah nyaris dibubarkan. Maskapai dengan kode saham GIAA itu pada akhirnya dipertahankan karena Indonesia perlu tetap memiliki flag carrier.  

Baca Juga

Erick Thohir Pede RI Bisa Setara China dan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menteri BUMN menjelaskan, penyelamatan Garuda Indonesia melalui rangkaian restrukturisasi paling rumit dalam sejarah penyelamatan korporasi Indonesia. Saat perusahaan diperjuangkan, diwaktu yang sama telah dipersiapkan Pelita Air. 

"Tujuannya agar Indonesia tetap memiliki flag carrier nasional, jika Garuda gagal diselamatkan," ungkap Erick Thohir.

Baca Juga

LRT Jabodebek Diresmikan 26 Agustus, Erick Thohir: Bye-bye Macet

Di lain sisi, dia mengaku Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Perhitungan itu diperoleh dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Di Amerika Serikat, sebut Erick, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik. Di mana terdapat 300 juta populasi yang rata-rata pendapatan per kapita (GDP) mencapai 40.000 dolar AS. 

Sementara di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP 4.700 dolar AS. Itu berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Padahal sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat. 

"Jadi perkara logistik kita belum sesuai," tutur Erick Thohir.

Editor: Jeanny Aipassa