Investor di IKN Hanya Boleh Gunakan 25 Persen Lahan untuk Pembangunan, Sisanya untuk Penghijauan

JAKARTA, iNews.id - Investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya boleh menggunakan 25 persen lahan untuk pembangunan, dan sisanya (75 persen) untuk penghijauan. Hal ini merupakan syarat yang diberikan pemerintah kepada investor yang diberi izin penggunaan lahan untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H Sumadilaga, mengatakan pemerintah berkomitmen tidak membabat atau mengurangi areal hutan dalam membangun IKN Nusantara.

BINA Indonesia Great Sale 2025 Resmi Digelar, Bidik Transaksi Rp30 Triliun

Bahkan melalui pembangunan IKN Nusantara, pemerintah ingin menghidupkan kembali dan menambah luas hutan Kalimantan. Saat ini, lanjutnya, lahan yang tersedia untuk pembangunan IKN seluas 256.000 hektare, dengan 40 persen diantaranya merupakan kawasan hutan. Melalui pembangunan IKN, pemerintah menargetkan luas hutan meningkat menjadi 75 persen.

"Dari 75 persen ini kita identifikasi, 65 persen landscape, dan 10 persen adalah hijau untuk pertanian," ujar Danis saat kunjungan ke IKN melalui akun Instagram resmi Kementerian PUPR, Jumat (13/1/2023).

Jokowi Sambut Baik Minat Investor Malaysia untuk Pembangunan IKN Nusantara

Dia menjelaskan, salah satu cara untuk tercapainya rencana induk pembangunan IKN tersebut, penggunaan lahan untuk pembangunan bakal dibatasi. Bahkan satu bidang lahan hanya boleh dibangun 25 persen, dan sisanya untuk penghijauan.

"Kalau misalnya punya kotak (lahan) segini, yang boleh dibangun hanya 25 persen, dan 75 persen untuk penghijauan. Berbagai bentuk fasilitas," sambung Danis.

3 Investor Siap Bangun Perumahan di IKN Nusantara, Siapa Saja?

Dia mengungkapkan, mengembalikan hutan di kawasan IKN dari saat ini sekitar 40 persen menjadi 75 persen menjadi komitmen pemerintah. Meskipun mayoritas investasi IKN didanai investor, namun penghijauan untuk kawasan hutan tetap menjadi bagian dari syarat berinvestasi di IKN.

"Sekarang itu lahan yang ada 40 persen hijau, bagaimana kita naikan ke 75 persen, ini harus clear sekali, dari 40 persen ke 75% itu bukan deforestasi, tapi reforestasi, menghutankan kembali," ungkap Danis.

Mengutip buku panduan investasi yang diterbitkan oleh Badan Otorita IKN, kebutuhan pembiayaan lewat Invetasi mencapai Rp466 triliun. Sedangkan APBN hanya menanggung 20 persen dari total pembiayaan pembangunan untuk infrastruktur dasar.

Badan Otorita hingga saat ini telah mengantongi 71 LOI (Letter of Intent) atau pengajuan minat investasi, baik dalam negeri maupun pengusaha dari luar negeri. Ada 11 perushaan asal Malaysia yang menyampaikan minat belum lama ini setelah bertemu presiden Joko Widodo.

Ke-11 perusahaan tersebut adalah Aliance MEP, Berjaya, Boustead Properties, Carsome, HCM Engineering, i2 Energy, Olympic Cable, Pharmaniaga, Reneuco, Success Electronics & Transformer Manufacturer dan Tenaga Nasional.

Adapun ke-11 investor dari Malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste managemen), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.

Sebelumnya Wakil Kepala Otorira IKN, Dhony Rahajoe, juga menyampaikan bahwa ada 3 Invetsor asal Korea dan 2 dari Indonesia dengan total Investasi Rp41 triliun. Mereka adalah Summarecon, konsorsium lokal Risjadson Group Nusantara, dan Land and Housing dari Korea.

"Mereka akan melakukan investasi pada pembangunan tahap awal, yang menjadi adalah perumahan untuk para ASN, akses air minum, kelistrikan, telekomunikasi, pengelolahan limbah dan transportasi," ujar Dhony.

Editor: Jeanny Aipassa