Isu Reshuffle Jilid II, Pelaku Usaha Minta Jokowi Jangan Angkat Orang Parpol

JAKARTA, iNews.id - Para pelaku usaha menilai perombakan (reshuffle) kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi momentum tepat untuk memaksimalkan kinerja ekonomi nasional pasca Covid-19. Untuk itu, pelaku usaha berharap Presiden Jokowi dapat memilih menteri dari kalangan profesional dan bukan dari partai politik (parpol) dalam reshuffle kabinet.

Pernyataan itu, disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, terkait dengan wacana pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja yang mencuat seiring isu reshuffle kabinet.

BKPM Catat Jumlah Pelaku Usaha Bertambah 3 Juta Orang dalam Satu Tahun

"Untuk pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, sedapat mungkin menteri yang diangkat Presiden Jokowi sebaiknya berasal dari kalangan profesional dan bukan dari parpol," kata Sarman, kepada MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Menurut dia, pengangkatan Menteri investasi sangat layak dijadikan Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri lain yang memiliki rapor merah. Dengan begitu, Presiden lebih mengedepankan figur yang profesional dan mumpuni di bidangnya.

"Jika memang terpaksa dari parpol, harus dilihat betul latar belakang, track record, prestasi dan pengalaman selama ini. Dunia usaha sangat berharap reshuffle kali ini dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang kita hadapi saat ini yaitu kesehatan dan ekonomi," ujar Sarman.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum menyampaikan secara resmi apakah akan meleburkan Kementerian Investasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Atau sebaliknya, akan mengangkat Menteri baru untuk mengisi pos Menteri Investasi.

Di mata pengusaha, ada kinerja sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilai mumpuni. Misalnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang dianggap kreatif melakukan inovasi dan mendorong BUMN menjadi lokomotif ekonomi di berbagai sektor.

Kemudian Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang lihai merumuskan kebijakan fiskal di tengah pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan keuangan negara dan industri keuangan,

Di susul Menteri PUPR yang dipandang mampu membangun berbagi proyek infrastruktur. Hingga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang tercatat membuat membawa target investasi nasional sepanjang 2020 melampaui target.

"Kita berharap agar reshuffle kali ini Presiden tidak salah pilih mengangkat Menteri baru agar pasar merespon positif dan ekonomi kita dapat bangkit kembali dengan pertumbuhan yang positif," tutur dia.

Isu reshuffle kembali menguat setelah DPR menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Ristek. Serta, membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Langkah ini memperkuat upaya reshuffle bagi kabinet kedua Jokowi.

Khusus untuk Kementerian Investasi, diyakini strategis karena merupakan implementasi dari Undang-undang (UU) Cipta kerja. Dimana, regulasi itu dipercaya mampu mendorong arus investasi ke Indonesia.

Dengan masuknya investor ke RI, maka diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan, terlebih dalam kondisi dan situasi saat ini.

Pelaku bisnis mencatat, tantangan ekonomi Indonesia saat ini yang masih berstatus resesi, sangat dibutuhkan tim jabinet ekonomi yang solid, kompak, sevisi tidak ego sektoral. Dunia usaha sangat berharap agar pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 positif dan membawa keluar ekonomi nasional dari jurang kontraksi.

Editor: Jeanny Aipassa