Jalankan PSO, Pelni Butuh Dana Rp4 Triliun

JAKARTA, iNews.id - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) membutuhkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk menjalankan penugasan negara di sektor transportasi laut antar pulau.

Vice President Pemasaran Angkutan Penumpang Pelni Sukendra mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penugasan kepada Pelni untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO). Dalam penusagasan itu, Pelni berkewajiban menjalankan rute kapal ke daerah-daerah dengan keterbatasan akses transportasi.

UMKM Bisa Makin Kompetitif di Era E-Commerce, Akademisi: Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru

Namun, penugasaan tersebut tidak sebanding dengan dana subsidi untuk PSO yang diterima perseroan. Misalnya, pada 2020, perusahaan mengajukan anggaran PSO sebesar Rp3,8 triliun, namun anggaran yang disetujui hanya Rp2 triliun. Padahal, untuk pendanaan operasional kapal seperti bahan bakar atau maintenance saja bisa mencapai Rp3,8 triliun.

"Kebutuhan Pelni itu hampir Rp4 triliun, sekitar Rp3,8 di terakhir 2020, itu kebutuhan total cost Pelni keluarkan untuk maintenance, untuk bahan bakar itu Rp3,8 triliun. Dari Rp3,8 triliun itu memang kita hanya mendapat subsidi dari pemerintah Rp2 triliun," kata Sukendra saat ditemui di kapal KM Kelud, Minggu (5/9/2021).

PT Pelni Jadikan KM Umsini Tempat Isoman, Bisa Tampung 785 Pasien Covid-19

Untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal, perusahaan secara mandiri terpaksa harus mencari anggaran tambahan sebesar Rp1,8 triliun. Sayangnya, target tersebut tidak tercapai.

Pendapatan yang diperoleh Pelni pada 2020 hanya Rp700 miliar. Jumlah itu terdiri atas penjualan tiket penumpang Rp460 miliar dan kargo Rp300 miliar. Dengan begitu, perusahaan masih terbebani dana operasional senilai Rp1,1 triliun.

"Ini tentunya sangat memberatkan operasional kita dan kemarin alhamdullilah, ini ada alhamdullilahnya karena sebagian kapal kita enggak jalan. Kalau kita jalan semua kemarin ya berat," tutur dia.

Perseroan saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang mulai kapasitas 500 hingga 3.000 seat dan melayani lebih dari 90 pelabuhan dan 1.200 ruas atau rute. Setiap tahun, rute yang dilayani kapal Pelni dapat mengalami perubahan, sesuai dengan usulan perusahaan, permintaan dari masyarakat, hingga penugasan baru pemerintah.

Sejak 2015 lalu, Pelni sudah menerima penugasan dari Kemenhub untuk mengoperasikan 45 kapal multiport atau perintis. Kapal jenis ini merupakan kapal penumpang berkapasitas 500 orang yang melayari pulau-pulau dengan kategori terpencil, terdepan, tertinggal dan perbatasan (3TP).

Sementara kapal berkapasitas 3.000 seat difokuskan untuk konektivitas antara pulau di Indonesia dengan rute tempuh jarak jauh. Operasional keseluruham kapal penumpang itu tidak difokuskan untuk komersialisasi.

"Pentingnya lagi yang sudah saya jelaskan kalau memang kapal-kapal ini belum bisa ditarik secara komersial. Itu mesti menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk merangkai atau menghubungkan antara pulau tadi. Itu adalah kewajiban negara yang tentunya tidak bisa compare dengan komersial," ujar dia.

Untuk diketahui, salah satu program utama dari 9 agenda prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Tol Laut, di mana angkutan kebutuhan pokok dari sentra produksi ke pulau-pulau menggunakan kapal laut dengan tipe kapal kontainer.

Kapal Tol Laut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat arus distribusi barang kebutuhan pokok, sehingga dapat menekan perbedaan harga barang antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Saat ini Pelni juga mengoperasikan 8 kapal Tol Laut, yang didalamnya termasuk kapal ternak yang mengangkut ternak hidup (sapi) dari sentra pembiakan ternak sapi seperti wilayah Nusa Tenggara untuk dikirimkan ke Pulau Jawa.

Editor: Jujuk Ernawati