Jarang Terjadi, Israel Setujui Pembangunan Permukiman Warga Palestina di Tepi Barat
YERUSALEM, iNews.id - Israel dilaporkan menyetujui pembangunan permukiman untuk warga Palestina di Tepi Barat atau West Bank.
Sebuah kebijakan langka yang 'jarang terjadi' ini dinilai bertujuan meredakan tensi kritik Amerika Serikat (AS) dan internasional terhadap pembangunan permukiman orang-orang Israel.
Izin pembangunan dimungkinkan dapat dimulai pada pekan depan, dengan alokasi sekitar 1.000 rumah untuk warga Palestina.
Dari jumlah tersebut, sekitar 650 rumah untuk warga Palestina akan berada di dekat Kota Jenin, bagian utara West Bank. Kemudian 150 berada di pusat kota Betlehem, dan 150 lainnya berada di sisi selatan.
Seorang pejabat keamanan Israel, Rabu (11/8/2021), melaporkan persetujuan pembangunan pemukiman warga Palestina ini berada di bawah kendali penuh militer Israel, dilansir Reuters, Kamis (12/8/2021).
Lebih jauh, langkah berani ini merupakan agenda pertama pemerintahan baru Israel yang dipimpin oleh PM Naftali Bennett, sejak dirinya dan koalisi lintas-partisannya menggantikan pemimpin lama Benjamin Netanyahu pada Juni 2021.
Kantor PM Bennett masih belum memberikan komentar terkait rencana hal ini, meskipun telah secara luas diberitakan sejumlah media di Israel.
Sementara itu, sampai berita ini dibuat, belum ada komentar langsung dari pihak Palestina, yang terus mencari masa depan mereka di West Bank bersama dengan Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.
Direktur CIA William Burns dijadwalkan bertemu para pejabat Palestina di Ramallah, Kamis (12/8), menyusul pembicaraan sebelumnya dengan PM Bennett. William juga diagendakan bertemu dengan Biden di Washington pada akhir bulan.
Melihat langkah AS, seperti diketahui sejak menjabat pada Januari, Presiden Joe Biden berusaha memperbaiki hubungan keduanya, setelah sempat menurun saat dipimpin Presiden Donald Trump.
Seperti diketahui, selama ini sejumlah negara-negara di dunia mengkritik pembangunan pemukiman di West Bank oleh Israel sebagai langkah ilegal yang mengacu aturan di bawah Konvensi Jenewa.
Sedangkan Israel membantah hal itu dengan alasan kebutuhan keamanan dan keterkaitan dengan agama, sejarah dan politik di lokasi tersebut.
Editor: Jeanny Aipassa