Jelang Pengumuman Kepala Otorita IKN, Tokoh Kalimantan Minta Jokowi Libatkan Putra-Putri Daerah

JAKARTA, iNews.id - Tokoh Kalimantan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan putra-putri Daerah dalam susunan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Pernyataan itu, tertuang dalam Maklumat Rakyat Kalimantan yang diwakili Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Banjar, dan Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan. 

Baca Juga

RUU Redenominasi Rupiah Masuk Prolegnas, Airlangga: Belum Dibahas 

Maklumat Rakyat Kalimantan tersebut, disampaikan menjelang penunjukkan Kepala Otorita IKN Nusantara yang rencananya akan diumumkan Presiden Jokowi, pada Maret atau April 2022. Sejumlah nama pun bermunculan, salah satunya Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Para tokoh Kalimantan menilai keterlibatan putra putri Kalimantan yang potensial di jabatan strategis Otorita IKN perlu dipertimbangkan Kepala Negara. 

"Melibatkan segenap potensi putra-putri asli Pulau/Banua Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Badan Otorita IKN dengan memberikan afirmasi yang tertulis dengan jelas dalam peraturan turunan UU IKN," demikian poin Maklumat Rakyat Kalimantan, dikutip Selasa (1/3/2022).

Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan, Agustiar Sabran, mengatakan keterlibatan putra putri Kalimantan harus di Otorita IKN harus melalui afirmasi tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) IKN. 

Tak hanya itu, rakyat Kalimantan juga meminta adanya keterlibatan langsung segenap pemangku kelembagaan adat Pulau/Banua Kalimantan dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU IKN.

Poin lain adalah memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Pulau/Banua Kalimantan. Dimana, harus dibangun fasilitas dan simbol-simbol adat, adab dan pusat budaya) dalam ruang lingkup utama di wilayah IKN.

Perwakilan masyarakat Kalimantan juga berkomitmen mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. "Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah dan DPR atas pengesahan UU IKN. Masyarakat Kalimantan siap mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan ibu kota baru," ungkap dia. 

Adapun organisasi yang terlibat dalam pembacaan maklumat tersebut diantaranya Majelis Adat Dayak Nasional, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser dan Banjar. Kemudian, Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau Kalimantan.

Editor: Jeanny Aipassa