Jokowi Bantah Politisasi Bansos: Pemberian BLT Sudah dari Dulu!

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya unsur politisasi dalam pemberian bansos. Diketahui, pada awal tahun ini Jokowi baru saja memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Jokowi menegaskan pada dasarnya pemberian BLT telah dilakukan pemerintah sejak September tahun 2023.

Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja Informal

"Oh sudah dari dulu (pemberian BLT). Ini kan sudah dari September," kata Jokowi usia menghadiri acara Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Jokowi menjelaskan pemberian BLT dilakukan karena adanya kenaikan harga beras di seluruh negara. Pemberian BLT tersebut, kata Jokowi, untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah Akan Cairkan BLT Rp200.000 per Bulan Mulai Februari

"Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang dibawah, dan itu sudah dilakukan. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang. Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," ucapnya.

Lantas, dana pemberian BLT sebesar Rp200.000 berasal dari mana?

Ganjar Janji Evaluasi Penyaluran BLT kepada Warga agar Tepat Sasaran

Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Terkait pemberian BLT Rp200.000 per bulan, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut telah disepakati dan disetujui oleh DPR dengan menggunakan APBN.

"Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu," kata dis.

Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi bakal mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rencananya BLT tersebut bakal disalurkan pada tiga bulan pertama tahun 2024 dari mulai Januari hingga Maret.

Pemerintah juga akan menyalurkan BLT Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Februari 2024. Bantuan tersebut diberikan hingga 3 bulan ke depan, yakni hingga Maret 2024.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyinggung bahwa penyaluran bansos merupakan tugas dari Menteri Sosial (Mensos)

"Itu tugas Mensos, itu tugasnya camat itu," kata JK di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Dia juga mengaku prihatin ketika melihat Presiden Jokowi membagikan pembagian sembako di depan Istana Kepresidenan. Pasalnya tugas yang seharusnya dilakukan Mensos justru harus dikerjakan oleh Jokowi.

"Malu kita kalau di depan istana presiden berdiri bagi-bagi beras," tutur dia.

Editor: Puti Aini Yasmin