Jokowi Keluhkan Data Bansos Tak Akurat Buat Distribusi Lambat dan Salah Sasaran

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan pemerintah masih mengalami kendala dalam pengelolaan data. Akibatnya, data yang tidak akurat memberi imbas ke banyak sektor. 

Dia mencontohkan data bantuan sosial (bansos) yang tidak akurat. Hal ini menyebabkan penyaluran bantuan menjadi lambat hingga salah sasaran.

Baca Juga

Danantara Ungkap Akar Masalah Banyak BUMN Sakit-Sakitan

“Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat, menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).

Dia menuturkan, data-data lain juga perlu diperbaiki. Apalagi seringkali data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron.

Baca Juga

Dukung Transparansi Bansos, Kementerian Sosial Luncurkan New DTKS

"Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah juga tidak sambung. Ini yang harus kita perbaiki,” ujarnya.

Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Dia menyarankan untuk memanfaatkan laboratorium data forensik dan analitik BPKP.

Baca Juga

Data Bansos APBD Tak Akurat, Banyak Warga Purwakarta Gagal Dapat Rp300.000

“Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini, gunakan, manfaatkan,” tuturnya.  

Editor: Jujuk Ernawati