Jokowi Minta Penetapan Status Lahan bagi Investor IKN Dipercepat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal terkait percepatan penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (13/3/2024). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat dua hal yang diarahkan oleh Kepala Negara khususnya kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi.

"Karena beliau (Jokowi) banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang percepatan investasi di IKN," ucap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

BTN (BBTN) Renovasi Rumah Tak Layak Huni di Tiga Kota

Arahan pertama, kata Basuki, Jokowi meminta agar disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor. Selain itu, diminta juga agar disiapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor.

"Jadi apakah satu PIC untuk satu investor apakah satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu," tuturnya.

Bandara VVIP IKN Tak Layani Penerbangan Komersial, Pesawat Reguler Hanya sampai Balikpapan

Basuki menuturkan, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono telah melaporkan pelayanan yang dilakukan secara baik kepada para investor. Namun, kata Basuki, hal tersebut masih dirasa kurang intens.

"Mangkanya beliau menyarankan, atas juga saran bapak Menteri Investasi pengalaman beliau mempercepat penanganan investor tunjuk PIC untuk menangani para investor itu," ucapnya.

Jelang Pemindahan ASN ke IKN, Garuda Indonesia Bakal Tambah Rute Penerbangan ke Balikpapan

Arahan kedua, kata Basuki, Jokowi meminta agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya.

"Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh Otorita asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan dua hal itu tadi yang diarahkan oleh beliau dan beliau akan monitor ini ke depannya," katanya.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi bukan hanya pemindahan ibu kota, tapi contoh transformasi kerja yang lebih cepat.

"Jadi kami terutama dari otorita diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi, justru dibentuk otorita ini supaya lebih cepat itu arahannya bapak presiden," ujar Basuki.

Jokowi, kata Basuki, meminta agar segera diperjelas dipercepat untuk status-status lahan di IKN.

"Sebenarnya ada dua lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN dan pembebasan penyediaan lahan untuk investasi," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama