Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Diperiksa KPK 3 Jam soal Korupsi Kuota Haji, Dito Ariotedjo Dicecar soal Kunker Jokowi ke Saudi
Advertisement . Scroll to see content

Jokowi Minta Tak Ada Pemborosan Belanja Infrastruktur Digital

Selasa, 09 Januari 2024 - 15:03:00 WIB
Jokowi Minta Tak Ada Pemborosan Belanja Infrastruktur Digital
Presiden Jokowi mintak ada pemborosan belanja infrastruktur digital (iNews.id)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya khususnya Menpan RB Azwar Anas agar memanfaatkan momentum sisa jabatan di 2024 untuk melakukan tranformasi digital. 

"Kita masih memiliki waktu 9 bulan ini kita pake momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan harus benar-benar kita lakukan," tutur Jokowi dalam arahannya Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).

Jokowi menegaskan bahwa ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan. Bahkan, tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru, yang dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja.

Ia meminta agar tak ada pemborosan untuk membeli infrastruktur digital. Melainkan harus meningkatkan sistemnya.

"Tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna utamanya dalam layanan digital karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menpan-RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital.  Dirinya berharap agar dapat dilakukan konsolidasi semua portal dalam satu portal nasional.

"Di saat yang sama juga sekali lagi perkuat keamanan digital kita," kata Jokowi.

Jokowi pun memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang mewadahi govtech nasional. Jokowi juga meminta mendagri dan menkominfo untuk ikut mempercepat pengembangan.

"Penerapan digital ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai. Dan juga menkominfo segera transformasi kebijakan goverment cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita dan semuanya nanti dikoordinir oleh menkomarinves," ungkapnya.

Editor: Puti Aini Yasmin

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut