Jokowi Ungkap Ada Pembangunan Pelabuhan Baru Tanpa Akses Jalan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih ada program pembangunan di Indonesia yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Misalnya, ada pembangunan pelabuhan tapi tidak disertai dengan akses jalan. 

Menurutnya, perencanaan yang kurang matang membuat implementasi program menjadi tidak maksimal. Karena itu, dia meminta agar kualitas perencanaan pembangunan terus ditingkatkan. 

Baca Juga

Menkeu Purbaya Temukan Praktik Underinvoicing, Harga Mesin Tercantum USD7 Nilai Asli Puluhan Juta

“Tidak jelas sasarannya. Anggaran itu yang mau disasar apa? Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya," katanya saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).

Akibat hal itu, terjadi kesenjangan antara arah pembangunan pemerintah pusat dengan daerah. Jokowi juga menemukan beberapa pembangunan waduk tapi tanpa disertai dengan fasilitas pendukung.

Baca Juga

Jokowi Minta Belanja Pemerintah Diawasi Ketat: Jangan Satu Rupiah pun Disalahgunakan

“Saya ini di lapangan terus. Ada waduk, tidak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier itu enggak ada," ujarnya.

Selain itu, yang juga membuatnya kesal, ada pembangunan pelabuhan baru, namun tidak dibuat akses jalan menuju pelabuhan tersebut.

Baca Juga

Erick Thohir Akan Jadikan Pelabuhan Sunda Kelapa Destinasi Wisata Terpadu

"Saya temukan di lapangan, ada yang membangun pelabuhan, pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ. Apa apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu,” ujarnya.

Melihat kondisi ini, dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Pasalnya, jika tidak dikawal bisa menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan.

Baca Juga

Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida Bali Selesai Awal Tahun Depan

“Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” tuturnya.

Jokowi menegaskan agar tidak selalu mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, hal tersebut tidak lagi sesuai digunakan.

“Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali, sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” ujar dia.  

Editor: Jujuk Ernawati