Jokowi Ungkap Proses Penambahan Saham Freeport: Negonya Alot Banget

Jumat, 11 Oktober 2024 - 20:20:00 WIB

Presiden Jokowi menyebut bahwa negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui MIND ID berlangsung alot. (Foto: screenshot)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Holding BUMN Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) berlangsung alot. Meski begitu, Jokowi memang berharap adanya penambahan saham meskipun jumlahnya belum diketahui hingga saat ini.

"Kita harapkan sekali lagi nanti tambah gatau berapa persen Ini masih negonya alot banget," ucap Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2024 yang dipantau secara virtual, Jumat (11/10/2024).

Mentan Bakal Cabut Izin Distributor Pupuk Subsidi yang Persulit Petani

Seperti diketahui, hingga saat ini MIND ID telah berhasil menguasai 51 persen saham Freeport. Pemerintah pun berencana menambah kepemilikannya hingga 61 persen. Hal ini telah disampaikan beberapa kali oleh Jokowi.

Adapun penambahan saham ini menyusul perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia setelah berakhir pada 2041 mendatang. Melalui aturan ini, pemerintah akan menambah porsi kepemilikan saham di PTFI sebanyak 10 persen sehingga total menjadi 61 persen.

Jokowi Bocorkan Progres Perpanjangan Izin Freeport sampai 2061, Sudah di Mana?

Sebelumnya, Chairman of The Board & CEO Freeport-McMoRan Richard C Adkerson mengungkapkan bahwa tambang PTFI yang berada di kawasan mineral Grasberg, Papua, masih menyimpan banyak cadangan mineral. Bahkan, dia memperkirakan cadangan itu masih bisa diolah atau diproses lebih dari tahun 2041.

Jokowi Resmikan Produksi Smelter Freeport Gresik Senilai Rp56 Triliun: Pekerjaan yang Sangat Berat

Hal itu lantaran tambang PTFI di lokasi tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan eksplorasi. PTFI mencatat, cadangan yang ada saat ini bisa ditambang hingga 2052.

Bahkan Adkerson mengatakan bahwa untuk peluang jangka panjang, masih sangat besar karena terdapat sumber daya bijih yang potensial untuk dikembangkan mencapai 3 miliar ton. Berdasarkan cadangan itu maka potensi pendapatan bagi pemerintah bisa mencapai 80 miliar dolar AS hingga 2041.