Kadin Sebut UMKM Justru Babak Belur Saat Pandemi Covid 19 Melandai, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut UMKM babak belur justru di saat pandemi Covid-19 melandai. Padahal, semakin berkurangnya kasus Covid-19 seharusnya menjadi momentum pemulihan bahkan kebangkitan UMKM.

Menurut Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia, Sharmila Yahya, kondisi UMKM saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa awal pandemi Covid-19.

UMKM Bisa Makin Kompetitif di Era E-Commerce, Akademisi: Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru

Jika pada awal pandemi Covid-19 keuntungan UMKM tergerus akibat kebijakannya pembatasan masyarakat, maka pasca pandemi UMKM harus rela mencari celah keuntungan yang tipis di tengah naiknya harga bahan pokok hingga tarif pajak yang ditetapkan pemerintah.

Dia menjelaskan, kondisi tersebut membuat UMKM mau tidak mau harus mengurangi produksi. Perbedaannya ketika awal pandemi Covid-19, UMKM mengurangi produksi karena pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan pemerintah, saat ini UMKM melakukannya karena tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku.

Harga Minyak Goreng Naik Lagi, Asosiasi UMKM Gorontalo Utara Minta Pemerintah Kendalikan

Sharmila mengungkapkan, ketika harga minyak goreng melambung cukup tinggi, dan berbarengan dengan pajak PPN yang naik menjadi 11 persen, maka hal itu menggerus provit pengusaha sebesar 30 persen.

Keuntungan yang tergerus tentunya akan membuat para UMKM menjadi lebih lama untuk bangkit. Kalau UMKM ini lama untuk bangkit artinya kebutuhan akan tenaga kerja tambahan pun akan semakin lama dibutuhkan.

"Ketika minyak goreng naik, PPN juga naik, akhirnya menggerus provit dari para pengusaha, itu sekitar 30 persen dari provit kita itu berkurang saat ini," kata Sharmila, Selasa (12/4/2022).

Selain itu, lanjutnya, harga gas LPG maupun BBM juga mengalami peningkatan yang cukup berada untuk para UMKM yang mengonsumsinya produk tersebut dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan kebutuhan rumah tangga.

Sharmila mengaku beban biaya untuk transportasi dalam sebuah bisnis itu memakan posri 10-20 persen. Jika biaya logistik mengalami kenaikan, angka tersebut bisa lebih besar. Seperti yang belum lama dilakukan penyesuaian tarif tol, yang menjadi jalur distribusi.

Yang juga perlu dilihat adalah cara kendaraan mengakses tol saat ini dan akan diterapkan untuk semua gerbang tol yang ada di Indonesia, yaitu dengan menempel kartu uang elektronik.

Lagi-lagi biaya top-up untuk kartu uang elektronik itu juga saat ini dikenakan pajak sebagaimana Implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sebagai pengusaha, Sharmila berharap kepada pemerintah untuk tidak menaikannya secara berbarengan. Mengingat saat ini para UMKM masih harus merangkak untuk bangkit.

"Semenjak pandemi baru berakhir ini kita lagi Recovery ya, jadi omsetnya sedang menurun kemarin selama pandemi, kalau bisa jangan sekaligus naiknya ini," tutur Sharmila.

Editor: Jeanny Aipassa