Kadin Siap Dukung BPJS Kesehatan Tingkatkan Kepatuhan Pengusaha Bayar Iuran

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie memastikan siap mendukung BPJS Kesehatan. Langkah itu dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan pengusaha dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Anin menjelaskan, Kadin memiliki jaringan yang cukup luas untuk merambah para pelaku usaha di pusat maupun didaerah, baik level UMKM maupun korporasi hingga BUMN yang menjadi anggota Kadin.

Transaksi Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Capai Rp325 Miliar

"Kita menyambut baik dengan BPJS Kesehatan, karena Kadin sebagai wadah dunia usaha kita sangat senang bisa bermitra dengan BPJS Kesehatan," kata Anin saat ditemui usai melangsungkan pertemuan dengan Direksi BPJS Kesehatan di Menara Kadin, Kamis (24/4/2025).

Namun, Anin juga berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan lebih jauh terkait rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang dinilai bisa memberatkan para pelaku usaha di tengah kondisi perekonomian saat ini.

Kadin dan 31 Dubes Bahas Perluasan Pasar Ekspor, Imbas Perang Tarif

"Tadi banyak sekali yang kita dapat dari hasil pertemuan dengan Dirut BPJS Kesehatan. Misalnya bagaimana kita bekerja sama lebih baik lagi, karena kita mempunyai jaringan sampai Kadin provinsi," tambahnya.

Gandeng Kedubes Inggris, Kadin Dukung Implementasi Biodiversity Credit dan Multi Usaha Kehutanan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan saat ini memang ada rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif iuran. Sebab, iuran BPJS sebetulnya melakukan penyesuaian tarif 2 tahun sekali.

Bahkan, hingga tahun 2025 ini iuran tersebut tidak naik selama 5 tahun terakhir. Menurutnya, kepatuhan perusahaan menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kinerja BPJS Kesehatan ditengah rencana kenaikan iuran.

"Perusahaan itu memang semakin bagus, semakin patuh, tetapi masih ada juga yang belum patuh, itu katakanlah punya pekerja 100, didaftarkan tidak 100, gaji misal Rp10 juta, didaftarkan tidak Rp10 juta," ujar Ali.

Ali Ghufron berharap kerja sama dengan Kadin ini bisa meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data pekerja dan iuran BPJS para pekerja. Sekaligus juga mendorong perusahaan untuk pegawai bergaji tertentu untuk didaftarkan asuransi komersial di luar BPJS Kesehatan.

"Kita bekerja sama dengan swasta untuk bagaimana ikut asuransi public, artinya BPJS, tapi pada saat yang sama, yang menengah atas juga dengan asuransi komersial. Selain itu kita akan petakan dari desa ke desa, kita sisir, kita advokasi, dan kita registrasi," kata Ali.

Editor: Puti Aini Yasmin