KAI Sepakat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit Investigasi

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo sepakat dengan usulan Komisi VI DPR untuk dilakukan audit investigatif terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Didiek menyebut, pihaknya sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

"Kami sepakat dan sekarang dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN," kata Didiek saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung MPR/DPR, Rabu (1/9/2021).

PIS Siagakan 332 Kapal Tanker untuk Amankan Pasokan BBM-LPG Nataru 2026

KAI juga mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan yang dihadapi dalam proyek tersebut bisa dikaji lebih mendalam.

"Kami dari KAI mendukung jika diberikan kesempatan secara tertutup, sehingga kami pun bisa mengundang konsultan secara faktual apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi dan apa yang dilakukan ke depan. Karena ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui oleh publik," tutur Didiek.

Erick Thohir Target Proyek Kereta Cepat dan LRT Jabodebek Kelar Akhir Tahun Ini

Ini dilakukan karena proyek kereta cepat tersebut menghadapi sejumlah masalah, mulai bengkaknya biaya (cost overrun) yang diperkirakan mencapai 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp69 triliun hingga komunikasi yang kurang baik antara konsorsium China dan Indonesia.

Selain itu, koordinasi antara dua konsorsium di bawa payung PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tak berjalan mulus. Padahal, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta Ban-Bandung masih panjang. Saat ini, konstruksi proyek baru mencapai 77,9 persen sejak dimulai beberapa tahun lalu dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2023.

Jembatan Tertinggi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga 60 Meter, Ini Penampakannya

"Jadi Bapak pimpinan (DPR) selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan Cina itu tidak smooth," ujarnya.

Adapun KCIC terdiri dari dua konsorsium, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China. Di PSBI, ada sejumlah perusahaan BUMN, dengan rincian PT Wijaya Karya memiliki 38 persen, KAI 25 persen, PT Jasa Marga 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB.

Sementara konsorsium China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen saham di proyek tersebut. Konsorsium ini terdiri atas lima perusahaan, yaitu CRIC dengan saham 5 persen, CREC sebanyak 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRCC 12 persen, dan CRSC 10,12 persen.

Di internal konsorsium Indonesia, KAI sebagai BUMN di sektor perkeretaapian sekaligus menjadi anggota di dalamnya menilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat. Sebab, perseroan adalah BUMN di sektor konstruksi dan bukan perkeretaapian. Namun, secara aset Wijaya Karya mencatatkan sahamnya sebesar 38 persen. Artinya, paling tinggi dari KAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga.

"Pimpinan bisa membayangkan lead dari pada proyek ini adalah Wijaya Karya itu perusahaan apa? konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api, orang saya itu orang kereta api, ini diambil konstruksi. Nyambung enggak nih bahasanya," kata Didiek.

Editor: Jujuk Ernawati