Kantor Kementerian di IKN Akan Digabung dalam Satu Gedung pada 2024, Ini Alasannya
BALIKPAPAN, iNews.id - Sejumlah kantor kementerian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) akan digabung dahulu dalam satu gedung pada 2024 mendatang. Mengenai hal itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengungkapkan alasannya.
Dia mengatakan, konsep kantor gabungan atau sharing office ini untuk mengejar waktu agar seluruh kementerian sudah beroperasi di IKN sebelum 17 Agustus 2024. Pada Hari Ulang Tahun (HUT) RI itu ditargetkan upacara Kemerdekaan RI sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan di IKN.
"Yang diprioritaskan dibangun lebih awal adalah gedung-gedung kementerian koordinator. Jadi kementerian yang gedungnya belum selesai dibangun, sementara akan berkantor di gedung kemenkonya masing-masing. Ada klusterisasi dulu," kata Indra di Balikpapan, Sabtu (5/11/2022).
Dia menjelaskan, setiap kementerian pada dua tahun mendatang akan memiliki kantor satu lantai di gedung kemenkonya. Bahkan kemungkinan ada kementerian yang sementara berkantor di Istana Kepresidenan atau Istana Wakil Presiden.

Adapun gedung-gedung yang akan lebih dahulu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 2024, antara lain kompleks Istana Kepresidenan seluas 100 hektare (ha), Istana Wapres, gedung Kementerian Sekretariat Negara, dan gedung untuk empat kementerian koordinator. Selain itu, gedung Kementerian PUPR, bangunan peribadatan, gedung Bank Indonesia, dan Beranda Nusantara atau marketing gallery.
Kaveling atau lahan untuk gedung semua kementerian dan lembaga saat ini telah ditentukan titik-titiknya untuk dibangun pada tahapan berikutnya.
"Bangunan di KIPP IKN maksimal empat lantai karena tidak boleh lebih tinggi dari posisi Burung Garuda di Istana Presiden," ujar Indra.
Adapun total anggaran pembangunan gedung-gedung di KIPP IKN, termasuk jaringan infrastruktur lain pendukungnya terutama jalan mencapai Rp43 triliun.
Data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, gedung Istana Negara, lapangan upacara dan gedung Kantor Presiden digarap BUMN karya, yakni PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Sedangkan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung juga dikerjakan BUMN lainnya, yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
Editor: Jujuk Ernawati