Kebijakan Sertifikasi Barang Impor, Pengamat: Bisa Jadi Boomerang untuk Pelaku UMKM

JAKARTA, iNews.id - Rencana pemerintah menerapkan sertifikasi barang impor sebelum dijual di e-commerce di Indonesia harus dikaji secara hati-hati karena bisa menjadi boomerang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

Menurut Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, kebijakan sertifikasi ini seharusnya juga diterapkan terhadap barang impor yang dijual diluar platform online. Jika tidak, maka ada diskriminasi. 

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

Di satu sisi, lanjutnya, kebijakan ini akan mempersulit barang impor untuk masuk ke Indonesia. Sebaliknya, jika sudah diterapkan, justru berpotensi menjadikan barang impor membanjiri pasar domestik. 

"Kalo diterapkan akan mempersulit barang masuk pastinya, namun ketika sudah 'sah' maka akan semakin membanjiri pasar dalam negeri. Makanya harus hati-hati terhadap kebijakan ini jangan sampai jadi boomerang ke pelaku UMKM dalam negeri," kata Nailul Huda, kepada iNews, Minggu (30/7/2023).

Baca Juga

Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta Akan Dilarang Dijual di RI, Yerry Tawalujan: Bagus untuk Lindungi UMKM Lokal

Dia juga memperkirakan dalam jangka pendek, akan terjadi pergeseran permintaan apabila barang impor belum memenuhi syarat untuk masuk. Dalam jangka panjang, ia meminta para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mempersiapkan diri dengan menaikkan kapabilitas.

"Jika tidak, begitu barang impor dapat izin untuk masuk, pasti langsung banjir barang impor," ujar pengamat yang akrab disapa Huda tersebut.

Baca Juga

Pemerintah akan Terapkan Sertifikasi Barang Impor Sebelum Dijual di Platform e-Commerce

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa selama ini produk impor masuk ke pasar Indonesia tanpa sertifikasi pemerintah. Sementara, produk UMKM justru wajib memenuhi persyaratan sertifikasi. 

"Karena itu, kebijakan wajib sertifikasi ini juga menjadi wujud perlindungan terhadap produk UMKM dalam negeri," kata Teten.

Editor: Jeanny Aipassa