Kebutuhan Anggaran Air Minum Perpipaan Masih Kurang Rp86,8 Triliun, KPBU Jadi Solusi

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyebut, gap pembiayaan menyediakan air minum perpipaan cukup besar. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 juta SR (sambungan air minum ke rumah) sebesar Rp123,4 triliun.

Sementara, diproyeksi porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17 persen atau sekitar Rp21 triliun dan APBD sebesar 13 persen atau sekitar Rp15,6 triliun. Sedangkan sisanya 70 persen atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu pembiayaan alternatif.

Baca Juga

Mayapada Gandeng Kontraktor China Bangun Rumah Sakit Swasta Terluas di Indonesia

"Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha," ujar Herry dalam keterangan tertulisnya dikutip, Jumat (4/11/2022).

Herry menambahkan, inovasi pembiayaan melalui KPBU menjadi sarana terbaik untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). 

Baca Juga

Tinjau SPAM Weymomolin, Jokowi Wanti-wanti Lonjakan Kebutuhan Air Minum

"Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan tahun 2024 mencapai 30 persen dan hari ini masih 20,6 persen, sementara negara-negara lain rata-rata sudah 70 persen, sehingga penanganannya harus dari hulu hingga hilir,” kata dia.

Pemerintah menawarkan kerja sama dengan swasta melalui skema source to tap. Nantinya, source to tap akan mengintegrasikan mulai dari perencanaan sistem dari hulu hingga hilir, sehingga timeline-nya lebih terukur antara pembangunan di hulu dengan penyerapan di hilir.

Selain sistemnya terintegrasi antara hulu dan hilir, Herry menjelaskan, prinsip source to tap pada pembiayaan infrastruktur air minum akan lebih memperkecil risiko interface, desain pembangunan lebih optimal dan efisien serta pembiayaan menjadi satu untuk proyek unsolicited dan mengoptimalkan struktur proyek untuk blended finance pada proyek solicited. 

"Sehingga lebih memberikan kepastian investasi bagi badan usaha karena mulai perencanaan hingga implementasinya akan terintegrasi. Tinggal nanti bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian agar layanan masyarakat tetap maksimal, tetapi dari sisi investasi juga menjanjikan,” ucapnya.

Editor: Aditya Pratama