Kelola Dana PSO Rp2,2 Triliun, Begini Strategi Pelni Terapkan GRC

JAKARTA, iNews.id - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menjadi salah satu BUMN yang melayani masyarakat melalui angkutan penumpang dan barang. Untuk mendukung operasional perusahaan, Pelni mendapat dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp2,2 triliun.

Komisaris Utama Pelni Ali Masykur Musa menuturkan, untuk mengelola dana sebesar itu, dibutuhkan penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) yang baik dan memadai. Pelni telah melakukan sejumlah langkah terkait hal itu.

Baca Juga

HGB untuk Investor IKN Batal Diberikan hingga 190 Tahun, Begini Respons Nusron Wahid

"PSO kita Rp 2,2 triliun, yang diminta untuk dikelola, mengantar dengan selamat warga kita yang ada di pinggiran. Jadi finance risk itu, bagaimana menghitung pertanggungjawaban kapal, kalau cuaca nggak bagus, atau apa, maka dia menambah budget," ujar Ali dalam konferensi Indonesian Governance, Risk and Compliance (IGRC), Selasa (29/3/2022).

Sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, pengendalian manajemen risiko untuk seluruh perusahaan pelat merah menggunakan identifikasi risiko, analisis risiko saat ini dan evaluasi risiko.

Baca Juga

Penerapan GRC Secara Terpadu dan Terkoordinasi Bisa Cegah Pemborosan

Identifikasi tersebut nantinya menghasilkan prediksi besaran risiko yang dikelompokkan sesuai levelnya, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi dan ekstrim.

Baca Juga

Askrindo Berkomitmen Terapkan GRC dalam Ekosistem Perusahaan

Kemudian, pengelolaan manajemen risiko juga dilengkapi dengan key risk indicator dan monitoring penanganan risiko. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko dengan lebih baik.

Ali juga menyoroti pentingnya peran dewan komisaris dalam mengawasi penerapan GRC ini. Dewan komisaris harus memastikan laporan dan pertanggungjawaban serta amanat pengelolaan perusahaan yang diemban ke direksi bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga

Terapkan GRC, Jasa Raharja Bisa Kurangi Biaya Operasional

"Diminta atau tidak diminta, komisaris berhak untuk mendapatkan dokumen, melakukan pengawasan, memberi nasihat dan menilai kinerja. Jadi dekom itu punya posisi yang sangat kuat," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama