Kemenkeu Buka Blokir Anggaran IKN, Pembangunan Istana Wapres hingga Masjid Negara Dilanjutkan

JAKARTA, iNews.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, blokir anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah dibuka oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp10 triliun. Anggaran tersebut khusus digunakan untuk merampungkan kontrak proyek pada periode 2022=2024.

Basuki menuturkan, sejak tahun 2022 pembangunan IKN masih menggunakan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga, seluruh proses transaksi penyedia jasa dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Baca Juga

Total Dana Pemda yang Nganggur di Bank Tembus Rp244 Triliun per September 2025

"Alhamdulillah pada April ini kita sudah bisa mengumpulkan penyedia jasa, dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan," ucap Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/4/2025).

Basuki merinci, anggaran Rp10 triliun yang sudah dicairkan akan digunakan untuk membayar beberapa paket pekerjaan, seperti jalan tol IKN, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, proyek air limbah, hingga pembangunan jalan kawasan KIPP 1A.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp48,8 Triliun untuk Pembangunan Tahap II IKN

Anggaran tersebut bukan pengadaan proyek baru, namun fokus pada pelunasan kontrak. Sebab, selanjutnya Badan Otorita akan mengambil alih pengadaan proyek di IKN yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Pekerjaan yang sudah dikerjakan sejak tahun 2022-2024 yang belum selesai, tetap dilaksanakan oleh Kementerian, baik Kementerian Pekerjaan Umum untuk jalan tol, Istana Wapres, masjid, air limbah, jalan dalam kawasan," katanya.

Baca Juga

Proyek Bandara IKN Rampung, Belum Bisa Layani Penerbangan Komersial

Sebagai informasi, kontrak pembangunan IKN tahap 1 periode 2022-2024 telah selesai dikerjakan. Beberapa proyek yang dikerjakan pada tahap 1 meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden.

Baca Juga

Potret Wisatawan Berlibur Lebaran di IKN, Keliling Kawasan Inti Naik Bus

Selain itu, keseluruhan kompleks Kemenko yang akan menjadi tempat ASN bekerja dapat menampung 9.465 pegawai. Kawasan perkantoran ini ditargetkan rampung seluruhnya pada Juni 2025 mendatang.

Lalu, juga dibangun hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional.

Baca Juga

ASN dan Pegawai Otorita Mulai Berkantor di IKN, Diantar-Jemput Bus Listrik

Sedangkan dari sisi penyediaan air bersih, juga telah dibangun Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selain itu terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP. Sarana dan Prasarana penyediaan air minum sudah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan dan hunian.

Adapun sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 lps dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m3. Sedangkan jaringan yang terpasang berupa 15,87 km pipa transmisi, 9,75 km pipa interkoneksi, 22,633 km JDU (Jaringan Distribusi Utama) dan JDP (Jaringan Distribusi Pembagi) di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).

Terkait kesiapan sarana dan prasarana sosial, sebaran fasilitas kesehatan di dalam KIPP sudah terdapat beberapa rumah sakit yang sudah siap melayani, di antaranya RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Selain itu, di sekitar KIPP terdapat 2 unit rumah sakit dan 7 Puskesmas.