Kementerian ESDM dan DPR Evaluasi Insentif Penurunan Harga Gas Industri

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meninjau ulang industri penerima insentif penurunan harga gas menjadi 6 dolar Amerika Serikat (AS ) per MMBTU. Sebab, hingga saat ini penyerapan gas belum optimal.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyayangkan insentif harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBTU belum membuat penyerapan gas optimal. Instansinya pun akan melakukan evaluasi dengan Kementerian Perindustrian terhadap kebijakan insentif harga gas yang telah berjalan hampir satu tahun. 

Baca Juga

MedcoEnergi (MEDC) Gabung OGMP 2.0, Perkuat Komitmen Capai Net Zero di 2050

"Memang kami ini perlunya koordinasi yang baik dengan Kemenperin bahwa industri yang menyerap gas khusus melaporkan dampaknya selama setahun ini, kalau tidak 100 persen tidak terserap melaporkan masalahnya apa, sangat di sayangkan. saya perlu setuju melakukan evaluasi dengan kemenperin," kata Tutuka, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). 

Seperti diketahui, realisasi penyerapan gas atas pelaksanaan Kepmen ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 Tahun 2020, yaitu penurunan harga gas sektor industri mencapati 229,4 BBTUD atau baru 61 persen dari alokasi yang ditetapkan.

Menanggapi realisasi penyerapan gas tersebut, Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari mengungkapkan, masih banyak industri yang mendapat insentif harga gas 6 dolar AS per MMBTU belum optimal menyerap gas. Kondisi ini membebani produsen dan pemasok gas yang sudah mengurangi keuntungannya agar harga gas bisa turun.