Kementerian ESDM Tolak Rencana PGN Naikkan Harga Gas Industri

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menaikkan harga gas industri mulai 1 Oktober 2023.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, memastikan pemerintah tidak akan memberi izin, karena kenaikan tersebut ditujukan untuk industri non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau industri yang tidak mendapat harga gas murah sebesar 6 dollar AS per MMBTU. 

Baca Juga

Pemda Boleh Berutang ke Pemerintah Pusat, Ini Tanggapan Purbaya

"Enggak, kita enggak mengizinkan (kenaikan harga gas industri)," kata Tutuka, ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/8/2023). 

Dia mengungkapkan, rencana kenaikan harga gas bumi yang sudah disampaikan PGN ke pelaku industri beberapa waktu lalu, sebetulnya merupakan keputusan manajemen PGN. 

Baca Juga

Perdana, Kementerian ESDM Gelar Konversi Motor Listrik

Pengumuman itu terbilang wajar, karena memang PGN harus menyampaikan rencana kenaikan harga gas kepada pelaku usaha tiga bulan sebelum penyesuaian harga dilakukan. 

"Itu sebenarnya aturan dari dia (PGN), maka harus diumumkan sekarang, kalau tidak nanti sudah telat. Tapi pemerintah kan kebijakannya tidak menaikkan harga (gas industri)," ungkap Tutuka. 

Baca Juga

PGN Bakal Bagi Dividen Rp3,4 Triliun

Dirjen Migas menyampaikan, pada prinsipnya pemerintah menginginkan harga gas yang ekonomis untuk pelanggan industri sehingga mendorong industri untuk semakin berkembang. 

Apalagi, lanjutnya, pemerintah telah menerapkan alokasi gas yang ditujukan untuk industri. Oleh sebab itu, rencana PGN untuk menaikkan harga gas industri ditolak oleh pemerintah. 

"Pada prinsipnya harga gas ingin murah, karena kan alokasi dari pemeirntah, kemudian dia menjual dengan harga yang memberatkan konsumen. Kita tidak bolehkan," ujar Tutuka.

Editor: Jeanny Aipassa