Kementerian Investasi Dorong Investor Jerman Tingkatkan Investasi di RI

MALANG, iNews.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong agar lebih banyak investor dari Jerman yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, investor asal Jerman kerap detail dalam mengikuti aturan dan cukup ketat pada pelaksanaan regulasinya.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan berharap dengan kehadiran Beiesdorf investor asal Jerman di Kabupaten Malang mampu meningkatkan tingkat investasi Jerman di Indonesia. Dengan kehadiran Beiesdorf mampu menjadikan Indonesia sebagai hub pasar kawasan di Asia Tenggara atau ASEAN.

Pemerintah Lelang 8 Blok Migas di Akhir Tahun, Klaim Kebijakan Menarik

"Dari BKPM jelas kami berkomitmen akan mendampingi setiap proses pembangunan atau ekspansi bisnis di Indonesia," ujar Ichwan saat meresmikan perluasan pabrik milik PT Beiesdorf di Kabupaten Malang, dikutip, Rabu (31/5/2023).

Ichwan menambahkan, investor asal Jerman merupakan salah satu investor yang sulit melakukan ekspansi bisnis ke negara lain. Bila Indonesia dipilih salah satu perusahaan asal Jerman menjadi tempat investasi, artinya Indonesia mempunyai level tertentu di mata para investor tersebut.

Bahlil Sebut Realisasi Investasi Swasta di IKN Mulai Agustus 2023

"Jika ada perusahaan asal Jerman di Indonesia, itu berarti negara ini berada pada level kepercayaan diri yang tinggi. Kita sudah masuk pada level tertentu. Investor asal Jerman itu paling ribet dan paling detail untuk urusan administrasi," tuturnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia: Konglomerat RI Orangnya Itu-Itu Terus

Meski demikian, biasanya perusahaan asal Jerman dijadikan acuan bagi perusahaan-perusahaan lain di dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Diharapkan, kehadiran investor ini juga menarik para investor lain dari berbagai negara.

"Perusahaan Jerman adalah barometer yang akan menjadi referensi terhadap perusahaan lain. Utamanya yang berasal dari Eropa," ucapnya.

Dia berharap, komitmen percepatan dan pelayanan perizinan juga bisa diikuti oleh pemerintah daerah. Hal ini agar memudahkan investor masuk dan semakin banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia.

"Ini juga harus diikuti oleh kawan-kawan dinas dari pemerintah daerah, dinas, ESG (Enviromental, social, and governance) itu tidak boleh lepas. Saya diskusi tadi dengan bupati misalnya, di Malang ini belum punya kawasan industri. Tapi pabrik ini dibangun di atas kawasan peruntukan industri yang tidak menyalahi peruntukannya," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama