Kementerian Investasi Targetkan 3 Juta NIB Terbit Tahun Ini

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan hampir 2,5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Oktober 2022 melalui platform Online Single Submission (OSS). Ditargetkan sebanyak 3 juta NIB diterbitkan tahun ini. 

"Realisasi sampai dengan Oktober, sudah hampir 2,5 juta NIB. Target tahun ini 3 juta NIB (diterbitkan)," ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai Pemberian NIB dikutip dari Antara, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga

Menkop Ferry: Koperasi Harus Jadi Tulang Punggung Kemakmuran Bangsa

Bahlil menambahkan, melalui sistem OSS berbasis risiko, penerbitan NIB bagi UMKM kini begitu mudah, cepat, dan gratis. Meski demikian, dia mengakui memang masih ada kendala perizinan OSS bagi perusahaan dengan risiko besar.

"Kalau penerbitan NIB di OSS, untuk UMKM hampir tidak ada kendala. Yang perusahaan risiko besar, itu yang memang masih ada problem terkait dengan kami punya data RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), izin lokasi. Dan yang kedua menyangkut PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Dua itu saja, lainnya tidak ada isu," kata dia.

Baca Juga

Investasi Meningkat, Bahlil Sebut Jawa Barat Punya Daya Tarik bagi Investor

Meski pemerintah sudah menyediakan upaya alternatif terkait kendala RDTR dan PBG itu, Bahlil menyebut perlahan sistem layanan perizinan usaha itu terus diperbaiki.

"Ya namanya aplikasi, dalam waktu setahun menggabungkan 79 undang-undang, peraturan menteri, itu nggak gampang bos. Tapi kita perlahan menuju perbaikan," tuturnya.

Baca Juga

Bahlil Targetkan 200.000 Pengguna OSS di Papua hingga Akhir Tahun

Bahlil menyebut, saat ini tingkat kemudahan investasi Indonesia pun terus membaik di antara negara ASEAN. Bahkan kini berada di bawah Singapura dengan hanya terpaut satu poin dalam laporan UNCTAD.

Hal itu dinilai merupakan dampak implementasi UU Cipta Kerja yang memberikan perubahan fundamental dan memberi ruang luas bagi dunia usaha.

"Tingkat kemudahan kita dibandingkan Singapura yang dikeluarkan datanya oleh UNCTAD, Indonesia di bawah Singapura 1 poin, Singapura 19 poin, Indonesia 18 poin. Artinya, sejak implementasi UU Cipta Kerja, perubahan-perubahan fundamental, dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha, semakin hari semakin baik," ucap Bahlil.

Editor: Aditya Pratama