Kementerian PUPR Targetkan Serap 605.000 Tenaga Kerja Lewat Program PKT Tahun Depan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan program Padat Karya Tunai (PKT) tahun depan akan menyerap 665.000 tenaga kerja.

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebelumnya program PKT telah memberdayakan lebih dari 35.000 orang lewat proyek pembangunan sanitasi pondok pesantren (ponpes).

Baca Juga

Gandeng PGAS Solution, ATLA Garap Inspeksi Pipa Gas Bawah Laut Senilai Rp16 Miliar

"Pelaksanaan program padat karya tunai pada tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, dan kontraktual dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 665.000 orang dengan total pagu anggaran Rp13,64 triliun," kata Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Menurut dia, rincian rencana program PKT pada 2022 antara lain bidang sumber daya air ditargetkan menyerap 335 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp4,85 triliun, kemudian bidang jalan dan jembatan dapat menyerap 69.000 tenaga kerja dengan anggaran Rp4,50 triliun.

Menteri PUPR menjelaskan, rencana PKT bidang permukiman ditargetkan dapat menyerap 56.000 tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp1,84 triliun, serta bidang perumahan ditargetkan menyerap 205.000 tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp2,45 triliun.

"Sebisanya nanti ini saya kira untuk tahun 2022-2023, padat karya tunai akan tetap kami amankan dari kemungkinan refocusing," kata Basuki Hadimuljono.

Realisasi keuangan padat karya tunai tahun 2021 telah mencapai sebesar Rp14,37 triliun atau 61,83 persen dari total anggaran Rp23,24 triliun. Sedangkan realisasi fisiknya 58,7 persen serta saat ini progres penyerapan tenaga kerjanya mencapai 899.031 orang atau 72,93 persen dari total target serapan tenaga kerja 1,23 juta tenaga kerja.

Menteri PUPR, mengungkapkan program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Selain menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK) ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, sehingga manfaatnya dapat langsung berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK.

Editor: Jeanny Aipassa