Kendalikan Inflasi, BKF Sebut APBN Jadi Shock Absorber untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan terus memainkan peran APBN sebagai shock absorber (peredam kejutan) dari dampak kenaikan harga komoditas energi dan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. 

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, hal itu dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga komoditas. 

Baca Juga

Pangan Biru; Renjana Bangsa Pelaut yang Lama Tersesat di Darat

"Pemerintah akan terus memitigasi dampak inflasi terhadap harga-harga komoditas, baik energi maupun pangan, sehingga inflasi yang bertransmisi ke rumah tangga relatif bisa dikelola dengan baik," kata Febrio, dalam webinar, Jumat (13/5/2022).

Selama ini, lanjutnya, pemerintah menerapkan strategi dengan menjadikan APBN sebagai Shick Absorber untuk menjaga daya beli masyarakat. 

Saat pandemi Covid-19 terjadi, strategi tersebut dilakukan pemerintah melalui berbagai Program Pemulihan Ekonomi (PEN), antara lain dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak. 

"Kedepan strategi yang sama akan kita pertahankan, bagaimana dampak dari kenaikan harga. Strateginya, APBN sebagai shock absorber untuk memastikan bahwa dampaknya terhadap daya beli masyarakat juga dapat dikelola dengan baik," kata Febrio.  

Dia mengungkapkan, APBN Indonesia dalam posisi yang sangat baik untuk memainkan strategi tersebut. Pada kuartal I 2022, kondisi APBN sangat sehat di mana pendapatan negara tumbuh signifikan mencapai 32,1 persen.

Febrio mengatakan, sejauh ini angka inflasi Indonesia masih rendah dan sejalan dengan outluk pemerintah dan masih dalam range tiga plus minus satu persen. 

"Angka inflasi di Indonesia saat ini masih dalam kondisi rendah dibandingkan di banyak Negara. Dengan angka terakhir di 3,5 persen di bulan April," ujar Febrio. 

Selain itu, lanjutnya, angka pengangguran di Indonesia terus menurun. Menurutnya, hal tersebut menandakan kebijakan yang diambil Pemerintah selama 2020-2022 sudah sangat baik.

“Di tahun 2021 pengangguran sudah menurun, kemudian 2022 kembali menurun lagi. Ini menunjukan bahwa arah kebijakan kita sudah on the right track,” tutur Febrio.

Editor: Jeanny Aipassa