Kepala Bappenas Jajaki Proses RI Bergabung ke OECD, Ini Updatenya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tengah menjajaki proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Proses penjajakan dilakukan dalam undangan diskusi OECD di Paris.

Indonesia telah mengutarakan keinginannya untuk menjadi anggota OECD melalui pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Jakarta, pada (14/8/2023).

Minimalkan Pelanggaran, Purbaya Resmikan Pemindai Peti Kemas Berbasis AI

Suharso mengatakan, proses masuknya sebuah negara menjadi anggota OECD membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 8 tahun. Negara yang akan menjadi anggota OECD setidaknya harus memiliki pemahaman yang sama dengan negara anggota OECD lainnya, menjadi pemain penting, memegang prinsip saling menguntungkan dan memiliki pemikiran yang global.

"Indonesia sendiri telah menjadi mitra utama OECD sejak tahun 2007 bersama dengan Brazil, China, India, dan Afrika Selatan," ucap Suharso dalam keterangannya dikutip Sabtu (7/10/2023).

Indonesia Ajukan Keanggotaan OECD, Ini Harapan Jokowi

Suharso menjelaskan, kerja sama Indonesia-OECD dipayungi dalam Framework Cooperation Agreement dengan operasionalisasi detail dalam Joint Work Programme yang mengakomodasi kepentingan strategis dan prioritas nasional Indonesia.

Bertemu Delegasi, Jokowi Ingin Proses Keanggotaan OECD Berjalan Cepat

Jika Indonesia menjadi negara anggota OECD, kata Suharso, Indonesia akan memiliki beberapa manfaat di antaranya, mendukung pelaksanaan reformasi domestik melalui akses kepada tenaga ahli, data dan statistik, pertukaran praktik baik, dan partisipasi pada peer review.

"Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kebijakan," kata dia.

Kedua, mempromosikan efisiensi melalui upaya harmonisasi kebijakan di tingkat global untuk mempromosikan efisiensi ekonomi dan sumber daya, serta menciptakan level playing field bagi dunia usaha, melalui regulatory reform yang sejalan dengan pedoman OECD.

Ketiga, keunggulan reputasi dan meningkatkan kepercayaan investor melalui penerapan standar kebijakan yang telah diimplementasikan oleh negara anggota OECD.

"Hal ini dapat meningkatkan potensi Indonesia menjadi tujuan investasi berkualitas dan berkelanjutan melalui penerapan aspek Environmental, Social, Governance (ESG)," kata Suharso.

Keempat, turut serta dalam menentukan global debates melalui partisipasi dalam diskusi kebijakan, standard-setting, dan arsitektur pemerintahan global.

"Kelak Indonesia turut dalam pembentukan standar global," ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin