Kepala Bappenas: Satu Data Indonesia Akan Minimalkan Error Data Bansos
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mengumumkan perkembangan terbaru ihwal program Satu Data Indonesia (SDI).
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, SDI disiapkan untuk meminimalisir eror data bantuan sosial (bansos) yang selama ini terjadi di Indonesia.
"Kita mencoba untuk meminimalisir eror data (dalam bantuan sosial) baik inklusi maupun eksklusi error. Misalnya, yang tidak patut malah memperoleh bantuan, sementara yang semestinya mendapat bantuan, (justru, Red) tidak mendapatkan," kata Suharso Monoarfa, saat melaporkan hasil rapat Dewan Pengarah SDI dalam konferensi pers, Selasa (6/7/2021).
Suharso yang juga diamanahi sebagai Ketua Dewan Pengarah SDI, menjelaskan agar integrasi data bansos melalui SDI dapat membantu mengurangi tumpang tindih penerima bantuan. Terkait dengan itu, pihaknya akan membentuk gugus tugas (task-force) untuk berdiskusi di level teknis dengan para pemangku kepentingan.
Tak ketinggalan, SDI akan ikut bagian dalam diskusi dengan Kementerian Sosial -yang bertindak sebagai eksekutor- terkait pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihak SDI juga turut mengkonsolidasikan integrasi keuangan pusat dan daerah bersama Menteri PPN, Menkeu, dan Mendagri.
Selanjutnya, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) juga akan dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber data antar Kementerian/Lembaga/Daerah. Langkah ini memerlukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
Seperti diketahui, KemenPPN/Bappenas telah mengadakan rapat bersama sejumlah dewan yang terdiri dari Menkominfo, Mendagri, Menkeu, Mensos, Kepala BPS, Kepala BIG, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB terkait program SDI.
Meski terbilang telat lantaran Perpresnya telah ada sejak 2019, inisiasi SDI terus digulirkan untuk membantu mengintegrasikan data.
"Satu Data Indonesia sangat penting sekali, terutama di masa pandemi ini. Ini sesuatu yang sifatnya wajib kita sediakan, terutama bagaimana pemerintah tetap memaksimalkan kehadiran pelayanan publik", kata Suharso Monoarfa.
Editor: Jeanny Aipassa