Kepala Otorita Sebut Aturan Pemberian Insentif untuk Investor IKN Tinggal Tunggu Diteken Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur skema pemberian insentif untuk investor tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia optimistis aturan tersebut dalam waktu dekat bakal segera ditertibkan.

"Semuanya sudah paraf, semua Menteri sudah paraf termasuk saya, dan kemudian selanjutnya lewat Setneg (Sekretaris Negara) kemudian ke Presiden (ditandatangani)," ujar Bambang usai Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, Senin (6/2/2023).

Baca Juga

Tahap Lanjutan B40, Pemerintah Siapkan Penggunaan Bioavtur Berbasis Sawit

Bambang menambahkan, hal tersebut diperkirakan tidak memakan waktu lama. Kemudian, PP tersebut akan dipaparkan Kementerian Investasi.

"Itu InsyaAllah akan segara dikeluarkan dan nanti bersama dengan Kementerian Investasi akan dipaparkan ke semua pihak apa isinya," kata dia.

Baca Juga

Menteri PUPR Laporkan Progres Pembanguan IKN, Ada 31 Paket Kontrak Siap Digarap

Seperti diketahui, pembangunan IKN akan mengandalkan dana dari investor. Pemerintah bakal menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik investor menanamkan modalnya ke IKN. 

Baca Juga

Gaji Kepala Otorita IKN Ditetapkan Rp172,7 Juta Sebulan, Ini Rinciannya

Dalam kesempatan yang berbeda, Bambang menjelaskan, salah satu insentif yang akan diberikan kepada investor IKN Nusantara adalah tax holiday atau pengurangan atau penghapusan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak selama jangka waktu tertentu.

"Misalnya untuk infrastruktur dan layanan umum senilai Rp500 miliar ditahap awal, akan diberikan tax holiday selama 30 tahun, ini lebih panjang dari daerah lain," tuturnya.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan 47 Tower Apartemen untuk ASN, TNI dan Polri di IKN

Contoh lain pemberian tax holiday untuk investor yang akan membangun fasilitas ekonomi, seperti membangun pusat perbelanjaan modern (mal), fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) akan mendapat tax holiday selama 20 tahun.

"Atau mereka yang menyumbang kegiatan untuk Litbang, di bidang tertentu itu mendapat super tax deduction hingga 350 persen," kata Bambang.

"Inilah yang nanti akan kami tuangkan dalam RPP Invetasi IKN, saat ini sudah tahap finalisasi, sehingga diharapkan kalau PP keluar adalah PP yang memang bisa langsung implementable," sambungnya.

Editor: Aditya Pratama