Keputusan Gubernur Anies Soal UMP Dinilai Tidak Sah, Kadin DKI Ikuti Keputusan Lama

JAKARTA, iNews.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, menilai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen tidak sah. 

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta, tetapi keputusan pribadi Anis Baswedan. 

Baca Juga

Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah, Tembus Level Rp16.717 per Dolar AS

Padahal kenaikan UMP yang disepakati sebelumnya adalah berdasarkan aturan yang ada di PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang ditetapkan sebelum 21 November 2021.

"Gubernur wajib Menetapkan Upah Minumum Propinsi dan Upah Minimum Propinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp4.453.935," ujar Diana dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (28/12/2021).

Menurut dia, keputusan Anis Baswedan menetapkan UMP jilid ke 2, jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap Kepatuhan dan Kepastian Hukum di Indonesia.