Keputusan Gubernur Anies Soal UMP Dinilai Tidak Sah, Kadin DKI Ikuti Keputusan Lama

JAKARTA, iNews.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, menilai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen tidak sah.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta, tetapi keputusan pribadi Anis Baswedan.

Bapanas Pastikan Harga Beras di Jatim Sesuai HET

Padahal kenaikan UMP yang disepakati sebelumnya adalah berdasarkan aturan yang ada di PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang ditetapkan sebelum 21 November 2021.

"Gubernur wajib Menetapkan Upah Minumum Propinsi dan Upah Minimum Propinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp4.453.935," ujar Diana dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (28/12/2021).

Menurut dia, keputusan Anis Baswedan menetapkan UMP jilid ke 2, jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap Kepatuhan dan Kepastian Hukum di Indonesia.

"Upah Minimum Propinsi adalah Upah minimum yang berlaku hanya untuk masa kerja 0 sampai 12 bulan kerja, ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan serentak tanggal 21 November 2021. Tanggal 21 November adalah Upah atau UMP yang sah. Jadi kalau ditetapkan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan ya berarti tidak sah," tutur Diana.

Dia menjelaskan, pengusaha akan tetap patuh terhadap keputusan menaikan upah yang sudah lebih dulu ditetapkan pada tanggal 21 November 2021 yang menetapkan kenaikan upah menjadi Rp4.453.953.

"Kami sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami sampaikan sekali lagi Pengusaha akan Jalankan Peraturan atau Putusan Gubernur DKI Jakarta yang di tetapkan pada tanggal 21 November 2021," ungkap Diana.

Sementara itu, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan keputusan Gubernur Anies menaikan UMP 5,1 persen akan membuat pengusaha mengurungkan niatnya untuk menarik kembali para pegawai yang sempat dirumahkan akibat pandemi kemarin.

"Biaya tenaga kerja itu kan komponen terbesar dari pengeluaran kita, yang tadinya mau manggil kembali yang kemarin di rumahkan, jadi batal lagi karena harus memberikan upah yang mahal, kita kan maunya narik kembali kemarin orang-orang yang sempat dirumahkan," kata Sutrisno.

Editor: Jeanny Aipassa