Kinerja Menurun, Erick Thohir Minta Sri Mulyani Kecilkan Dividen BUMN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengecilkan jumlah dividen dibandingkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan-perusahaan pelat merah hingga 2022. Hal itu, terkait dengan kinerja BUMN yang menurun akibat dampak pandemi Covid-19.

Erick Thohir, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal tersebut. Pemegang saham pun sudah menyusun skema alokasi PMN untuk BUMN selama periode 2021-2022. Dalam kurun waktu 2 tahun itu, ada tiga skema penyerapan yang akan dijalankan manajemen BUMN.

Airlangga Sebut Insentif Pajak Lintas Sektor Berlanjut hingga 2026

"Berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, antara dividen dan PMN yang diharapkan di 2021-2022. Tentu ini masih menjadi diskusi antara dua kementerian, dimana memang suka tidak suka karena dampak pandemi Covid-19, kami minta dividen lebih kecil dari PNM untuk 2021-2022," ujar Erick, di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN menargetkan dividen tahun ini di kisaran Rp 28 triliun. Sementara target PMN lebih besar 139,28 persen atau setara Rp 67 triliun. Adapun, proyeksi pada 2022, dividen ditargetkan sebesar Rp 35 triliun, dan PMN sebesar Rp 62 triliun.

Pemegang saham memproyeksikan dividen perusahaan akan kembali normal pada 2023-2024 mendatang. Proyeksi itu didasari pada keyakinan bahwa selama periode tersebut kinerja perseroan kembali membaik.

Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya terus melakukan perubahan strategi perseroan secara besar-besaran. Langkah itu diharapkan mampu membawa perusahaan keluar dari jeratan krisis akibat pandemi. Dalam skemanya, perubahan strategi model bisnis akan disesuaikan dengan kondisi dan dinamika di lapangan.

"Kita secara bersama mengubah strategi secara besar, dimana transformasi yang namanya supply chain kita perkuat dan tidak lupa memperkeras daripada pengawasan Good Corporate Goverment, pembangunan talenta yang kompetitif, memastikan bisnis model yang teradaptasi setelah pasca Covid-19. Tapi tetap terfokus dibisnisnya," kata Erick.

Sepanjang 2021, Kementerian BUMN menyusun strategi keberlangsungan hidup perusahaan. Dimana, pemegang saham melakukan perlindungan bagi perseroan negara yang masih terdampak pandemi. Perlindungan ini berupa restrukturisasi utang hingga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).

Di sisi produksi dan distribusi, pemegang saham juga memperkuat supply chain melalui proses pengawasan yang ketat. Sementara pada aspek tata kelola, Kementerian BUMN akan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) atau human capital hingga menguatkan tata kelola perusahaan Good Corporate Goverment (GCG).

"Bahwa suka tidak suka bahwa di kuartal 2021 ini kita mode-nya survivor atau keberlangsungan hidup. Dimana, kita melindungi BUMN strategis yang terdampak Covid-19 di bisnisnya. Lalu juga secara bersama kita merubah strategi secara besar, dimana, transformasi yang namanya supply chain kita perkuat dan tidak lupa memperkeras daripada pengawasan supply chain," kata dia.

Lalu pada 2022, BUMN akan masuk pada fase restrukturisasi dan realignment. Restrukturisasi berkaitan dengan kinerja bisnis dan keuangan perseroan. Sementara di periode 2023-2024 BUMN diharapkan bisa kembali normal dengan inovasi dan transformasi yang disiapkan saat ini.

Editor: Jeanny Aipassa