Konflik Pulau Rempang, Bahlil: Alhamdulillah Solusi Sudah Kita Dapat

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah bersama tokoh adat dan masyarakat Pulau Rempang telah menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kawasan industri dan pariwisata.

"Gimana solusinya adalah alhamdulillah sudah kita dapatkan dimana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak kultural rakyat sebagai anak asli juga kita hargai," kata Bahlil dalam video yang diterima iNews.id, Selasa (19/9/2023).

Kemenperin Dorong IKM Naik Kelas ke Pasar Global Lewat TEI 2025

Seperti diketahui, situasi di Pulau Rempang sempat memanas, di mana terjadi bentrokan antara aparat dan warga setempat yang menolak rencana PSN Rempang Eco City untuk kawasan industri dan pariwisata.

Bahlil menjelaskan, sebagai utusan langsung dari Presiden joko Widodo, dia telah bertemu langsung dengan masyarakat serta tokoh adat di Pulau Rempang dan melakukan diskusi bersama untuk mencari solusi terbaik atas konflik yang terjadi.

Temui Masyarakat Rempang, Bahlil: Pemerintah Tak Akan Langgar Hak-Hak Warga

"Kami bertemu dengan masyarakat dalam kondisi kekeluargaan dan kami melakukan diskusi mendalam terkait dengan hal hal yang terjadi beberapa hari ke belakang khususnya tentang pergeseran masyarakat dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang," ujar Bahlil.

Dia mengungkapkan, jika ke depan ada pergeseran untuk kepentingan PSN, pemerintah dan masyarakat telah sepakat untuk melancarkan investasi di Pulau Rempang tidak akan keluar dari wilayah tersebut.

Bahlil Tegaskan Investasi Xinyi Group di Pulau Rempang Harus Tetap Berjalan

"Jika ada pergeseran masih di wilayah Pulau Rempang dan kita sudah setujui dan insyaallah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Provinsi dalam penyelesaian hari ini," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi di Rempang tidak jadi terealisasikan.

“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).

Editor: Jeanny Aipassa